.webp)
"Jika ada pola kebocoran, kita akan menuntut perusahaan, dan kita akan minta mereka bertanggung jawab dengan membiayai sepenuhnya pelaksanaan UN yang harus diulang," ujar Mendikbud Anies Baswedan kepada wartawan di Kantor Kemdikbud, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (16/4/2015).
Anies megaku telah mendapatkan kabar adanya kebocoran soal UN di suatu daerah. Kabar tersebut diterimanya sebelum soal tersebut diupload ke dunia maya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya tak susah untuk mendeteksi siapa saja yang melihat soal UN yang bocor ke publik. "Kita akan melihat data, nanti setelah semua data keluar, bisa dilihat apakah nanti terjadi pola irregular dalam menjawab soal UN yang terindikasi soal, yang diupload," kata Anies.
Semua itu, menurut Anies harus dilihat dari indeks integritas siswa dan sekolah yang melaksanakan UN dalam 3 hari ke depan. Apabila terdapat pola yang abnormal dalam pengisian soal, maka kemungkinan UN diulang ada.
"Kita akan melihat hasil UN, dan dalam 3 hari kita bisa melihat adanya kecurangan atau tidak dari pola dan indeks integritas. Dari situ kita akan melihat pola kecurangan, contek mencontek, kebocoran atau tidak," jelas dia.
Sampai hari ini, hasil pemindaian dari SMA di wilayah Kulonprogo DIY sudah masuk. Adapun Kulonprogo merupakan salah satu kabupaten di provinsi DIY yang mendapatkan kebocoran soal UN melalui internet.
Hingga pagi ini, Anies telah menerima laporan dari Bareskrim Mabes Polri yang telah mengamankan beberapa orang yang terlibat dalam kebocoran soal tersebut. Walaupun informasi telah sampai ke pihak Kemdikbud, namun Anies menyerahkan semua prosesnya pada polisi.
"Kemdikbud bekerja cepat dan sigap, bahkan polisi pun bekerja non stop untuk memproses mereka yang diduga terlibat dalam pengaplotan itu," pungkasnya.
(rni/nwk)
