ORI DIY Nilai Kualitas Penyelenggaraan UN Tak Cukup Baik

Yogyakarta - Kasus kebocoran soal Ujian Nasional (UN) 2015 hingga adanya laporan salah seorang siswa SMA 3 Yogyakarta, mendapatkan sorotan dari Ombudsman RI perwakilan DIY. Kualitas penyelenggaraan UN dinilai tidak cukup baik, karena adanya kasus itu.

Hasil UN bisa diragukan akibat terjadinya kebocoran soal pada hari pertama yang menyebar melalui internet. Kasus tersebut membuat siswa yang benar-benar jujur menjadi terganggu konsentrasinya.

"Dalam pelaksanaan UN 2015 ini ORI DIY memberikan catatan, secara kualitas penyelenggaraan UN 2015 tidak cukup baik, karena hasil UN berpotensi untuk diragukan validitasnya," ungkap Kepala Perwakilan Ombudsman RI DIY, Budhi Masthuri kepada wartawan di kantornya Jalan Monginsidi, Yogyakarta, Kamis (16/4/2015).

Menurut dia, kasus kebocoran soal pada UN kali ini sistemnya berbeda dengan yang terjadi sebelumnya. Kali ini kebocoran menyebar melalui media internet sehingga semua orang bisa membuka atau mengakses.

Dia mengatakan kebocoran tidak hanya terjadi di Yogyakarta saja seperti yang dilaporkan salah satu siswa SMA 3 Yogyakarta yang kemudian mengirim email agar hasil UN tidak dijadikan patokan untuk SNMPTN di Universitas Gadjah Mada (UGM). Namun sampai saat ini ORI DIY belum menerima laporan atau pengaduan secara langsung dari siswa peserta UN maupun orangtua murid.

"Ini sebarannya lebih luas dan masif dibanding dengan cara-cara konvensional. Kota lain sangat mungkin terjadi. Kebocoran ini tidak terantisipasi dengan baik," katanya.

Budhi menambahkan, khusus di DIY, ORI DIY juga menemukan masih terjadi praktik "penahanan" kartu ujian siswa akibat siswa masih menunggak administrasi keuangan. Pengaduan tersebut terjadi sebelum pelaksanaan UN. Selain itu jumlah proktor atau pengawas dan teknisi yang ditunjuk Kementerian Pendidikan jumlahnya masih sangat minim, tidak mencukupi jumlah kelas ujian. Beberapa sekolah mencoba merekrut sendiri proktor dan teknisi pembantu atau cadangan.

"Kasus beberapa sekolah yang mengalami sistem error, antara lain disebabkan proses install yang tidak sempurna atau lengkap. Hal ini diduga ada kaitannya dengan keterbatasan jumlah teknisi yang disediakan. Sekolah tidak cukup bisa mengantisipasi kepadaman listrik mendadak karena tidak tersedia anggaran untuk menyediakan genset atau UPS," katanya.

(bgs/rul)