"Harus. Itu kan hanya masalah administratif saja," kata Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (16/4/2015).
Salah satu kendala pelaksanaan Pemilukada adalah pada soal pembiayaan. Beberapa daerah masih belum menganggarkan dana pilkada di daerahnya. JK menyarankan gara dana tersebut dapat disiasati pada APBD-P.
"Jadi berarti belum masukkan di APBD-nya. Nah itu kan, pertama dia bisa bikin APBD-P atau semacam pinjaman. Nanti dibayar pada tahun depan," kata JK.
Selain itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berencana mengeluarkan dana hibah dan menjadi salah satu pertimbangan pemerintah sehingga pelaksanaan pilkada tidak tertunda. "Kan itu rencana semula mereka 2016 karena dimajukan ke 2015 otomatis pakai anggaran sekarang. Padahal anggarannya DPR belum diputuskan. Ini berarti ada bridging dulu," terangnya.
(fiq/aan)
