.webp)
"Saya kira Presiden Jokowi perlu mempertimbangkan untuk segera menunjukkan juru bicara presiden yang definitif untuk memudahkan publik dan media massa mengakses informasi dan kebijakan pemerintah," ujar peneliti dari CSIS Arya Fernandes saat berbincang, Kamis (16/4/2015).
Dengan adanya juru bicara, lanjut Arya, diharapkan publik dan media massa dapat mengetahui secara cepat informasi resmi dari Istana. Informasi dari jubir tentulah informasi yang sudah matang, bukan yang masih mentah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Arya, jubir yang dibutuhkan oleh Jokowi adalah jubir yang loyal pada NKRI dan loyal pada Presiden. Jubir juga harus memahami arah kebijakan pemerintah dan program utama yang terangkum dalam nawa cita.
"Kemampuan komunikasi yang baik juga menjadi syarat utama. Sebaiknya memang dari kalangan profesional untuk menghindari konflik kepentingan dengan partai politik. Bisa berasal dari kampus, media massa, lembaga penelitian atau dari NGO," ungkapnya.
Sebelumnya diberitakan Presiden Jokowi mengundang sejumlah pengamat politik untuk makan siang bersama di Istana Negara. Salah satu yang ikut dalam makan siang itu adalah, Sosiolog UI Thamrin Amal Tomagola yang ikut dalam pertemuan itu mengatakan Jokowi mengakui komunikasi politik pemerintahannya kurang bagus dan sedang dalam pembenahan, sehingga program-program pemerintah kurang tersosialisasi dengan baik ke rakyat.
Ada beberapa hal dipertimbangkan, di antaranya adalah menunjuk juru bicara Presiden atau menggalakkan sosialisasi di kementerian-kementerian.
"Memang dia akan melakukan pembenahan, sedang dipertimbangkan apakah akan ada juru bicara, atau ada kementerian penerangan seperti Pak Harmoko dulu, atau sosialisasi didistribusikan ke institusi-institusi pemerintahan," ujar Thamrin.
(mpr/bil)
