Muhammadiyah Duga 115 UU Bertentangan dengan Konstitusi

Jakarta - Muhammadiyah dan berbagai ormas lain akan mengajukan judicial review 3 UU yang ditengarai bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945. Muhammadiyah menduga masih ada ratusan UU lainnya yang bertentangan dengan konstitusi.

"Ada 115 UU yang kami tengarai bertentangan dengan konstitusi," kata Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Jl Menteng Raya, Jakarta Pusat, Rabu (15/4/2015).

Namun Din belum merinci satu per satu UU yang dimaksud. Selain 115 UU tersebut, Muhammadiyah telah mengajukan judicial review terhadap 2 UU, yaitu UU tentang Rumah Sakit dan UU Ormas. Sementara 3 UU lain akan diajukan judicial review pada Senin (20/4) mendatang.

3 UU yang akan diajukan judicial review tersebut adalah UU Nomor 24 tahun 1999 tentang Sistem Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar, UU Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan UU Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

"Gugatan ini merupakan kelanjutan jihad konstitusi yang telah dimulai 3 tahun lalu yang bertujuan meluruskan kiblat bangsa. Kami berkeyakinan telah terjadi penyimpangan dalam ketiga undang-undang ini," ucap pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum MUI ini.

Menurutnya ketiga UU tersebut mendukung liberalisme ekonomi. Di mana, paham tersebut bukanlah paham yang dianut di Indonesia.

"Kalau dibiarkan bangsa kita mengalami keterjajahan baru," ucap Din.

(kff/asp)