Usulan Polisi Parlemen Diminta Dibatalkan

Jakarta - Muncul wacana susunan peraturan soal parliamentary police atau polisi parlemen. Adanya polisi parlemen ini dianggap bisa memperlebar jarak antara wakil rakyat dengan pihak yang diwakili. Gagasan ini diminta untuk dibatalkan saja.

"Wacana Polisi Parlemen sungguh disesalkan. Analisa FITRA terhadap dokumen Desain dan Perencanaan Polisi Parlemen 2015, ditemukan sejumlah hal," ujar Koordinator Advokasi dan Investigasi Seknas FITRA, Apung Widadi di Jakarta, Selasa (15/4/2015).

Persoalan pertama, kata Apung, orientasi rencana polisi politisi lebih beraroma proyek fantastis. Berdasarkan simulasi anggaran polisi parlemen oleh FITRA angka anggaran itu bisa mencapai Rp 809,944 Miliar. Ini baru pengadaan di luar belanja untuk gaji.

"Potensi pemborosan anggaran tinggi, karena aalam anggaran Setjen 2015, biaya pengamanan parlemen senilai Rp 18,3 M. Dan sudah cukup baik kinerja pengamanan, tidak pernah ada teror bom atau teroris yang membahayakan anggota DPR," kata Apung.

Sehingga kalau ditambah dengan polisi parlemen, maka angka belanja untuk keperluan pengamanan akan membengkak. Pembengkakan juga akan sangat terasa pada gaji.

"Keberadaan polisi politisi tentunya akan membengkak dalam hal gaji. Per bulan dari kurang lebih polisi dengan gaji per bulan Rp 5 jt x 1500 x 12 = Rp 90 miliar," ujar Apung.

Apung juga melihat adanya potensi dobel anggaran. Karena jika anggota polisi tetap digaji oleh lembaga asal yaitu Polri, maka si personel akan mendapatkan gaji dua kali lipat.

"Dengan peralatan pengamanan seperti pistol laras panjang, water canon, kawat, dan senjata militer lainya maka DPR akan semakin jauh dari rakyatnya dan memutus ruang aspirasi masyarakat," ujar Apung.


(fjr/nwk)