Anggota DPD: Jokowi Tak Perlu Ragu Reshuffle Menteri yang Lelet

Jakarta - Presiden Joko Widodo diisukan segera melakukan reshuffle terhadap sejumlah menteri dalam kabinet kerja. Jokowi diminta berani dan tak perlu takut mereshuffle menteri yang justru mengganggu citra dan kinerja pemerintahan.

Hal tersebut dikatakan Senator asal Aceh Fachrul Razi dalam dialog kenegaraan "Rapor Kabinet Kerja Jokowi" di Gedung DPD, komplek parlemen, Senayan, Rabu (15/4/2015).

Dia menyindir sejumlah menteri yang kinerjanya tidak optimal atau lelet. Hampir selama enam bulan, Jokowi harus punya acuan untuk mengevaluasi kinerja menteri-menteri. Namun, secara pribadi ia enggan melontarkan nama menteri terkait.

"Jokowi harus berani reshuffle menteri yang lambat, loadingnya lama. Jangan ragu, ini sama saja ganggu kinerja presiden. Masyarakat tahu, bisa ngerasain siapa yang maksimal dan belum," ujar Fachrul, Rabu (15/4/2015).

Kemudian, ia juga menyindir sejumlah menteri terkait yang terkesan membiarkan Presiden Jokowi menandatangani Perpres Nomor 39 Tahun 2015 soal tunjangan uang muka pembelian pejabat negara. Padahal, penerbitan ini justru membuat citra Jokowi menurun.

"Reshuffle secepatnya, kalau perlu ganti saja. Ini yang salah adalah orang-orang yang ada di sekitar Jokowi ketika menandatangani surat dia tidak mengetahui karena banyaknya berkas," sebut Wakil Ketua Komite I DPD itu.

Sementara, pengamat politik Gun Gun Heryanto mengatakan pemilihan menteri seharusnya berdasarkan kualitas personal dan kemampuan memahami sektor bidang kerja yang ditanganinya. Lalu, menteri harus bisa konsisten terkait kebijakan program yang sudah dilakukannya.

"Harus benar-benar memahami sistem, paham teknis sektor kerja agar bisa optimal. Nah, itu seperti Menteri Yuddy Chrisnandi soal larangan PNS rapat di hotel, harusnya ini terus lanjut," tuturnya.

(hat/van)