Konflik Golkar Mulai Merembet ke DPR, Meutya Hafid Minta Elite Partai Tahan Diri

Jakarta - Konflik antara Partai Golongan Karya kubu Agung Laksono dan Aburizal Bakrie (Ical) mulai merembet ke Dewan Perwakilan Rakyat. Anggota Fraksi Golkar di DPR juga ikut terbelah dalam dua kubu. Perseteruan kian meruncing ketika kubu Ical menggeser sejumlah legislastor Golkar di komisi dan alat kelengkapan DPR.

Langkah kubu Ical yang melakukan rotasi sejumlah anggota fraksinya itu memantik perlawanan dari pendukung kepengurusan Agung Laksono. Anggota Komisi I DPR RI Dave Laksono yang ikut digeser kubu Ical menyatakan perlawanan.

Dave yang juga putra Agung Laksono itu diperkirakan tak sendiri, karena ada 30 anggota Fraksi Golkar juga yang digeser kubu Ical.

Anggota Fraksi Partai Golkar di DPR, Meutya Viada Hafid, mengingatkan agar rotasi tersebut tidak dipaksakan. Dia meminta kedua belah pihak, baik kubu Fraksi Golkar Ade Komarudin-Bambang Soesatyo maupun Agus Gumiwang Kartasasmita-Fayakhun Andriadi untuk menahan diri.

Politisi yang juga mantan jurnalis ini menyarankan agar rotasi anggota fraksi dan alat kelengkapan DPR dari Fraksi Golkar ditunda. "Jika rotasi dipaksakan, dikhawatirkan akan mengganggu kondusivitas di komisi-komisi, karena perdebatan masalah keabsahan partai, rotasi oleh pihak Munas Bali ditolak oleh anggota," kata Meutya melalui keterangan tertulisnya, Rabu (15/4/2015).

Menurut dia, konflik di tubuh elite Golkar bisa mempengaruhi konsentrasi anggota DPR yang sedang menyelesaikan berbagai tugas di komisi dan alat kelengkapan dewan. Di Komisi I misalnya, saat ini tengah membahas sejumlah Rancangan Undang-Undang (RUU). Antara lain; RUU Penyiaran, RUU Radio Televisi Republik Indonesia, dan Revisi UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Selain itu, pada Bulan April ini Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) sedang menyiapkan kegiatan Konferensi Asia Afrika tingkat Parlemen yang akan dilaksanakan 23 April nanti. Oleh kubu Ical, Meutya dicopot dari posisi Wakil Ketua BKSAP.

Meutya pun berharap di tengah permasalahan ini Pimpinan DPR RI dan Sekretariat Jenderal DPR bisa jernih berpikir dan bertindak bijak. "Mereka adalah pimpinan bagi seluruh anggota, bukan kelompok. Jangan membuat kisruh melebar, tunggu kekuatan hukum tetap," kata dia.


(erd/trq)