Busyro Kritisi Dinasti Politik yang Lahirkan Kasus Fuad Amin dan Adriansyah

Jakarta - Dinasti politik di daerah memunculkan beragam persoalan. Permasalahan terbaru, lahir pola anyar dalam kasus korupsi di mana ayah seorang kepala daerah menjadi tersangka penerima uang panas dari perusahaan mitra Pemda. Dinasti politik dianggap tak relevan dengan semangat antikorupsi.

Kasus korupsi dengan pola baru itu kini sedang ditangani KPK. Dua kasus adalah kasus uap gas alam di Bangkalan dan suap tambang batubara di Tanah Laut yang terjadi karena si tersangka penerima suap memiliki hubungan kekeluargaan dengan si kepala daerah incumbent.

Dalam kasus suap gas alam di Bangkalan, KPK menetapkan mantan bupati wilayah tersebut, Fuad Amin sebagai tersangka. Fuad sebelumnya memimpin Bangkalan selama dua periode dari 2003-2013. Sedangkan kasus suap tambang batubara di Tanah Laut, KPK menetapkan Adriansyah sebagai tersangka. Persis seperti Fuad Amin, Adriansyah pernah menjadi kepala daerah di Tanah Laut selama dua periode.

Fuad Amin di Bangkalan dan Adriansyah di Tanah Laut, sama-sama memiliki pengaruh yang tak lain disebabkan karena bupati incumbent dari Kabupaten Bangkalan dan Tanah Laut, sama-sama merupakan anak kandung dari keduanya. Diduga, meski tak lagi menjabat, Fuad maupun Adriansyah sama-sama masih meneruskan pembicaraan dengan perusahaan yang menjadi mitra Pemda saat mereka memimpin.

Mantan pimpinan KPK Busyro Muqoddas mengritik tetap tumbuh suburnya dinasti politik yang melahirkan pola baru ini. "Skandal kasus itu tak terbantahkan mengkonfirmasi dekulturasi demokrasi parpol yang seharusnya menjaga dengan ketat asas kejujuran, keterbukaan, keberpihakan kepada rakyat dengan menjauhkan diri dari nafsu mengawetkan politik dinasti dan oligarki," ujar mantan pimpinan KPK Busyro Muqoddas dalam perbincangan, Selasa (14/4/2015).

"Politik dinasti semakin mengkorup sumber-sumber daya demokrasi sehingga rakyat dirampas hak dan kesempatannya berpolitik secara sopan dan jujur karena tersungkur di depan kekuasaan elit Parpol yang berperan sebagai raja atau ratunya Parpol. Aneh lucu kocak Parpol kok ada raja dan ratunya bahkan turun temurun secara biologis atau ideologis pragmatis," sambung mantan ketua KY ini.

Menurut pria yang juga merupakan calon pimpinan KPK jilid IV ini, ruang gerak untuk tumbuh suburnya dinasti politik harus ditutup. Seperti diketahui, KPU sudah menyiapkan draft Peraturan KPU (PKPU) terkait larangan keluarga dari seorang kepala daerah untuk mencalonkan diri sebagai kandidat kepala daerah. Draft PKPU itu kini sedang akan dibahas di Panja DPR.

"Ini anomali stadium IV yang merobek demokrasi dan rule of the law sebagai bentuk final negara kita. Dampaknya pasti merusak demokrasi," kata Busyro.


https://news.detik.com/read/2015/03/31/155618/2874929/10/cegah-politik-dinasti-keluarga-petahana-dilarang-maju-pilkada-di-daerahnya

(fjr/ndr)