Pemerintah Didesak Putuskan Hubungan dengan Malaysia
Jumat, 11 Feb 2005 16:34 WIB
Jakarta - Pemerintah diminta memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Malaysia menyusul pernyataan PM Abdullah Ahmad Badawi agar Indonesia berpikir lebih jauh jika ingin menuntut pengusaha-pengusaha di negeri jiran yang mempekerjakan TKI ilegal.Pernyataan Badawi dinilai Ketua Umum Forum Studi Aksi Demokrasi (FORSAD) Faisal Riza Rahmat di Hotel Mandarin Oriental, Jl. MH. Thamrin, Jakarta, Jumat, (11/2/2005), telah menyudutkan dan mengecilkan bangsa Indonesia. "Indonesia lebih baik memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia dan men-sweeping pengusaha Malaysia untuk diusir dari Indonesia," tegas Faisal."Saya mengikapi pernyataan politik PM Malaysia, ada kata-kata yang tidak patut diucapkan, tidak bersahabat dan tidak menampung semangat ASEAN. Seolah-olah malah menyudutkan peran serta kita untuk duduk bersama menyelesaikan masalah ini," tambah Faisal lagi.Faisal lalu mempertanyakan pernyataan Badawi yang mempermasalahkan pemerintah Indonesia yang membela TKI ilegal. Padahal, kata dia, yang patut dipertanyakan adalah kenapa pengusaha di Malaysia tidak dituntut karena mempekerjakan TKI ilegal."Kenapa saat TKI kita sudah bekerja 2-6 bulan baru muncul pernyataan ini. Dan, kenapa justru setelah Presiden SBY datang ke Malaysia untuk berunding," katanya.Karena itu, Faisal menyimpulkan pemerintah Malaysia tidak bertanggung jawab dan tidak ingin menyelesaikan masalah ini dengan baik. Padahal, yang membutuhkan tenaga kerja dari Indonesia adalah Malaysia."Kita tidak butuh Malaysia justru mereka yang butuh, kenapa kita justru menjual negeri kita kepada orang lain. Kalau TKI kita dicambuk atau diuber-uber seperti penjahat, tempat tinggalnya dibakar, sementara diajak berunding tidak mau. Ini bangsa yang besar, kalau pun kita sekarang dalam posisi sulit bukan berarti kita harus menjual diri," tegasnya.Faisal juga menyesalkan pihak KBRI di Malaysia yang tidak pro aktif terhadap penanganan masalah TKI ini. Dia lalu menyarankan agar Dubes RI untuk Malaysia Rusdiharjo diganti dengan orang yang lebih muda dan dinamis."Mestinya dubes kita melobi lebih awal pada pemerintah Malaysia dan saya rasa peran Rusdiharjo hanya tidur saja, lebih baik diganti oleh orang yang lebih muda dan dinamis," katanya.
(umi/)











































