Baik Buruk Petugas Partai untuk PDIP

Jakarta - Istilah petugas partai ramai diperbincangkan sejak Presiden Jokowi kerap disebut dengan panggilan itu oleh Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Makna petugas partai tak selalu diartikan negatif, tapi juga bisa positif.

"Pemaknaan petugas partai akan bernilai positif apabila PDIP mendorong seluruh kadernya yang menjadi pejabat publik untuk selalu mendahulukan kepentingan rakyat diatas kepentingan individu dan golongan tertentu," kata Dosen Ilmu Politik Universitas Padjadjaran Firman Manan saat dihubungi, Senin (13/4/2015).

Firman mengatakan istilah petugas partai dapat dimaknai secara negatif apabila yang dimaksudkan adalah petugas yang harus mengikuti apapun kepentingan dari elite partai, termasuk yang bertentangan dengan kepentingan publik. Sebaliknya istilah petugas partai dapat dimaknai secara positif apabila yang dimaksudkan adalah pentingnya para kader partai yang menduduki berbagai jabatan publik dalam melaksanakan amanat dan tugas partai untuk memperjuangkan kepentingan publik.

Demikian pula dengan pesan untuk tetap berpegang pada konstitusi dan platform partai yang semestinya tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi dan nilai ideologis partai terutama yang terkait dengan kedaulatan, kemandirian dan kepribadian yang secara jelas dan tegas mengamanatkan perjuangan serta keberpihakan pada kepentingan publik.

Apabila amanat konstitusi dan platform partai tersebut ditegaskan melalui pesan untuk memperkuat komitmen dan konsistensi untuk memperjuangkan kepentingan publik, kata Firman, sejatinya tidak ada alasan bagi seluruh kader PDIP untuk menolak menjalankan amanat yang digulirkan dalam kongres. Hal itulah, kata dia, yang justru akan menjadi ujian bagi kader- kader PDIP selama lima tahun ke depan untuk menjadikan konstitusi dan ideologi partai sebagai landasan dan pedoman untuk berjuang demi kepentingan rakyat

"Apabila para kader partai tidak menjalankan amanat tersebut, maka bukan hanya citra PDIP yang akan dipertaruhkan, namun yang jauh lebih penting adalah tidak tercapainya cita konstitusi untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat," ungkapnya.

(hat/trq)