PKS Belum Tentukan Sikap HMP, Gerindra: Mereka Ramah Lingkungan

Jakarta - Tak ingin situasi politik di DKI memanas, Fraksi PKS di DPRD DKI memilih menunggu keputusan rapat pimpinan DPRD yang diketuai Prasetio Edi Marsudi soal hak menyatakan pendapat (HMP). Melihat sikap PKS yang belum jelas soal HMP itu, Fraksi Partai Gerindra yang menjadi pendukung HMP berkomentar.

"PKS bersikap ramah lingkungan," kata inisiator HMP dari Gerindra, Syarif, di Gedung DPRD, Jl Kebon Sirih, Jakarta, Senin (13/4/2015).

‎Menurut Syarif, sikap ramah lingkungan PKS itu dijalankan agar bisa menjaga komunikasi baik dengan semua pihak, baik yang pro maupun yang kontra HMP.

"Ini memberi warna baru, agar jangan terlalu terburu-buru mengambil keputusan. Semuanya ingin mencari kebaikan," kata Syarif.

Apapun keputusan akhir DPRD soal HMP dan konsekuensinya, apakah pemakzulan terhadap Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok) atau bukan pemakzulan, maka semua fraksi akan menerima, termasuk PKS juga Gerindra.
‎
"‎Gerindra juga harus ikut keputusan nantinya, apakah pemakzulan atau bukan, pengambilan keputusa voting terbuka ikut, voting tertutup ikut, kalah juga ikut," kata Syarif.

‎Sebelumnya, PKS lewat Ketua Fraksi Selamat Nurdin pada Rabu (8/4) yang lalu, menyatakan keputusan HMP harus dihasilkan lewat musyawarah mufakat DPRD. PKS berharap nantinya setelah Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi pulang dari Kongres PDIP di Bali, musyawarah DPRD soal HMP bisa dilakukan.

Bila saja HMP jadi dilakukan DPRD, maka konsekuensi untuk Ahok dari perbaikan mekanisme pembahasan anggaran, teguran sedang atau keras untuk Ahok, atau bahkan pemakzulan Ahok bisa terjadi. Namun PKS tak ingin gaduh.

"‎Kita ingin suasana Jakarta tidak memanas," kata Selamat waktu itu.

Namun Prasetio sepulangnya dari Kongres IV PDIP di Bali hingga hari ini belum juga mengadakan rapat pimpinan soal HMP itu. Dia kini masih menunggu pertemuan dengan Presiden Jokowi dan Ahok untuk membahas soal polemik perpolitikan di DKI. ‎

(dnu/ndr)