Jumlah Pamdal di DPR mencapai ratusan. Tersebar di pintu-pintu dan sudut-sudut ruangan, baik yang digunakan DPR, MPR maupun DPD. Selain Pamdal, sebenarnya juga ada polisi Pengamanan Objek Vital (Pam Obvit).
Namun mungkin anggota DPR merasa pengamanan ini tak cukup. Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR pun lalu menggodok aturan soal pembentukan polisi parlemen.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Polisi parlemen ini akan berjumlah 1.194 personel. Dipimpin oleh seorang Brigadir Jenderal dan akan dipersenjatai, baik senjata laras panjang maupun pendek. Berapa anggaran yang disiapkan untuk Polisi Parlemen ini? Roem Kono belum mau buka-bukaan. "Belum, ini baru program. Semua harus dihimpun untuk masterplan," jawab Roem.
Sekjen DPR Winantuningtyastiti memastikan Polisi Parlemen tak akan menghapus Pamdal DPR. Polisi Parlemen akan bersinergi dengan Pamdal. Soal bentuk sinerginya, sedang dibicarakan. "Ini strukturnya lagi dibahas," ujar Win, sapaan akrab Sekjen DPR.
Untuk Pamdal, Win telah membuat anggaran di tahun 2015. Total duit yang harus dikeluarkan DPR untuk membiayai Pamdal sebesar Rp 18 miliar, tepatnya Rp Rp 18.192.182.000.
Jika anggaran untuk Pamdal sebesar itu, besarnya anggaran untuk Polisi Parlemen tentu patut menjadi perhatian. Apalagi jumlah dan persenjataan Polisi Parlemen lebih kompleks dibanding Pamdal.
Hal lainnya yang mungkin patut menjadi perhatian adalah soal efektivitas pengamanan. Dengan jumlah personel sebesar itu, Polisi Parlemen plus Pamdal hanya akan menjaga 560 orang anggota DPR. Itu pun 5 orang anggota DPR belum dilantik. Jadi secara efektif hanya ada 555 anggota DPR yang berkantor di Senayan.
Memang ada juga anggota DPD RI yang jumlahnya 132 orang. Jika dijumlah, maka total ada 687 wakil rakyat yang menghuni senayan saat ini. Dengan jumlah personel pengamanan lebih dari dua kali lipatnya, pengamanan di DPR akan efektif atau malah jadi pemborosan?
(trq/erd)











































