Idrus Marham Minta Menkum Yasonna Sensitif Terhadap Kisruh Golkar

Jakarta - Kubu Aburizal Bakrie menganggap kisruh di Partai Golkar tidak lepas dari disahkannya kepengurusan Munas Ancol oleh Menkum HAM Yasonna Laoly. Oleh sebab itu, Sekjen Partai Golkar versi Munas Bali, Idrus Marham menilai seharusnya Menkum HAM dapat lebih sensitif atas dampak yang telah diputuskannya tersebut.

"Adanya gesekan-gesekan dan konflik yang ada di Partai Golkar mestinya Menkum HAM harus lebih sensitif untuk melihat itu (konflik) adanya akibat dari keputusan yang diambil," ujar Idrus usai persidangan di PTUN Jakarta, Jalan Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang, Jaktim, Senin (13/4/2015).

Menurutnya, keputusan yang diambil Menkum HAM tidak benar. Dia menyebut keputusan Mahkamah Partai Golkar telah dimanipulasi.

"Justru sekarang telah menimbulkan masalah lebih luas di kalangan masyarakat, karena itu tadi jalan keluar hari besok hari Senin (20/4/2015), sidang diagendakan untuk membacakan bukti-bukti," jelas Idrus.

Idrus mengaku dari awal pihaknya tetap konsisten pada penegakan hukum dan tidak pernah melanggar hukum. Lantas menurut Idrus kericuhan yang terjadi di Sumatera Utara terjadi lantaran Agung Laksono telah melanggar hukum dengan melecehkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

"Itulah yang saya sampaikan, ini sudah pelecehan terhadap putusan PTUN, rakyat yang akan menghukum mereka (kubu Agung Laksono), apakah layak orang-orang seperti ini yang melanggar hukum memimpin Partai Golkar," pungkasnya.

(tfn/imk)