"Kenapa saya begitu berani untuk melawan permainan pokir (pokok pikiran) anggaran DPRD DKI seperti ini adalah jelas ada beking presiden. Presiden yang perintah karena dia juga udah kesel juga dulu kan," kata Ahok di PP Muhammadiyah, Jl Menteng Raya No 62, Jakarta Pusat, Minggu (12/4/2015).
"Kalau dulu kan (Jokowi) belum jadi presiden. Sekarang kan udah jadi presiden. Dia perintahkan, ya saya kerjain," imbuh Ahok. Tak disebutkan, perintah untuk apa dan dalam konteks apa.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Ahok, jika dirinya dianggap bersalah oleh DPRD, Presiden tidak bisa apa-apa. Apalagi, Presiden berasal dari PDIP, sedangkan Ahok bukan. Presiden juga tak bisa apa-apa jika usulan pemecatan Ahok sampai ke tangan Mahkamah Agung.
"Presiden harus tanda tangan (surat pemecatan). Jadi kalau ada beking Presiden juga sama aja," kata pria berkacamata ini.
Mengenai rencana mediasi dengan DPRD dan Presiden, Ahok menyebut hal itu bukan mediasi. "Hanya pertemuan dengan Pak Presiden, Pak Pras (Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi), dan semua temen. Mau ketemu aja," jelasnya.
Ahok menyatakan, sejauh ini komunikasi dirinya dengan Jokowi cukup baik. Ia juga menyebut hubungan dirinya dengan Ketua DPRD sangat baik. Bagi Ahok, pertemuan dengan siapapun bisa saja dilakukan, tapi ada syaratnya.
"Asal jangan minta saya masukin pokir (pokok pikiran) aja. Yang lain mah baik-baik aja," tutup mantan Bupati Belitung Timur ini.
Ahok hadir di PP Muhammadiyah dalam rangka diskusi soal pilkada langsung. Hadir dalam acara itu, Koordinator ICW Ade Irawan, Wali Kota Cilegon Imam Aryadi, dan Ketum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak.
(try/mad)











































