Kasus Suap Adriansyah, Praktik Korupsi yang Mencuat Jelang Pilkada

Jakarta -

Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung, praktik-praktik korupsi dinilai semakin marak. Lantaran para calon kepala daerah yang maju memerlukan biaya yang tentunya tidak sedikit.

"Korupsi dengan paham-paham Pemilu Pilkada maka sudah jelas. Pengumpulan dana-dana politik bukan hal baru," ucap Deputi Koordinator ICW, Ade Irawan, Minggu (12/4/2015).

Hal itu diungkapkan Ade dalam diskusi 'Pilkada Langsung dan Praktik Bandit Anggaran' yang digelar oleh Madrasah Antikorupsi Pemuda Muhammadiyah. Diskusi yang juga dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Wali Kota Cilegon Imam Aryadi dan Ketum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak itu dilangsungkan di PP Muhammadiyah, Jl Menteng Raya no 62, Jakarta Pusat.

Hal tersebut diungkapkan Ade melirik dari operasi tangkap tangan (OTT) yang baru saja dilancarkan KPK. Seorang anggota DPR dari Fraksi PDIP, Adriansyah tertangkap basah tengah menerima duit suap dari seorang pengusaha yang diantar melalui kurir.

"Anggota DPR tersebut juga akan ikut Pilkada di Kalsel. Pertanyaannya, uang dari mana? Bagaimana bisa mengumpulkan uang untuk memenangkan proses pemilihan?" gugat Ade.

Ade mengatakan beberapa titik rawan korupsi jelang pilkada ketika proses jual beli nominasi di mana calon kepala daerah harus berkompetisi kepada partai agar terpilih. Selain itu, aksi kampanye yang juga membutuhkan dana yang banyak agar elektabilitasnya meningkat.

"Kemudian selain biaya untuk proses pemenangan, politik uang kepada penyelenggara yaitu di kecamatan dan kelurahan. Tim suksesnya ditempatkan di penyelenggara. Maka dibutuhkan uang yang sangat banyak untuk menyelesaikan persaingan agar terpilih oleh partainya," kata Ade.

Proses yang membutuhkan dana yang banyak itu sebagian besar diakui oleh calon kepala daerah berasal dari kantong sendiri. Namun, lanjut Ade, apabila ditelusuri lebih lanjut sebenarnya ada sumbangan-sumbangan dari pihak-pihak tertentu.

"Ada dua jenis pengusaha penyumbang. Ada pengusaha yang punya kepentingan usaha di daerah tersebut. Dia jadi donasi karena ingin dapat proteksi, serta kemudahan dalam proses usaha. Biasanya mereka nggak mau ditulis dalam laporan dana kampanye.‎ Alasannya karena tidak ingin diketahui kandidat lain, atau malah terperiksa dalam proses dana anggaran‎‎. Pemodal macam ini perannya hanya uang," papar Ade.

"Yang kedua, penggunaan sumber daya negara dari incumbent. Menjelang pilkada dana APBD biayanya banyak. Di banyak daerah dana Bantuan Operasional Sosial buat dana kampanye. Dana bansos dapat jadi modal politik," imbuh Ade.

(dha/mad)