.webp)
Terbaru, Jokowi berencana mempertemukan Ahok dengan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi pada Senin 13 April mendatang.
Jokowi bahkan sebelumnya sempat bertemu dengan Prasetio pada 6 April lalu. Dalam pertemuan itu, Prasetio meminta agar Jokowi memberitahu Ahok supaya lebih 'ciamik' dalam berkomunikasi dengan anggota dewan. Bila komunikasi terjalin dengan apik maka pemakzulan tak akan menjadi kenyataan. Apalagi PDIP dinyatakannya tak menginginkan pelengseran Ahok.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, Jokowi pernah menawarkan kepada Ahok untuk melakukan mediasi dengan DPRD DKI Jakarta tentang dana siluman Rp 12,1 triliun dalam APBD. Namun, saran Jokowi ini ditolak Ahok yang tidak rela bila anggaran siluman Rp 12,1 triliun masuk APBD 2015.
Begini 4 aksi Jokowi:
|
|
1. Pertemuan 13 April
|
|
Rencana pertemuan tiga tokoh ini disampaikan oleh Prasetio kepada detikcom, Sabtu (11/4/2015). Awalnya, Prasetio dalam suatu kesempatan di sela Kongres IV PDIP di Bali menyampaikan soal dinamika politik di DKI kepada Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri.
"Kemarin saya lapor sama Bu Ketum (Megawati), kemudian saya disarankan untuk menyampaikan langsung ke Pak Jokowi. Saya sampaikan ke Pak Jokowi agar saya mohon dipertemukan dengan Pak Ahok," kata Prasetio.
Politisi PDIP ini lantas mendapatkan rencana dari Jokowi bahwa pertemuan akan digelar pada Senin lusa di Istana Negara, Jakarta. Kini Prasetio tinggal menunggu panggilan dari Jokowi.
"Kini saya tinggal menunggu Pak Presiden memanggil saya dengan Pak Ahok," kata Prasetio.
1. Pertemuan 13 April
|
|
Rencana pertemuan tiga tokoh ini disampaikan oleh Prasetio kepada detikcom, Sabtu (11/4/2015). Awalnya, Prasetio dalam suatu kesempatan di sela Kongres IV PDIP di Bali menyampaikan soal dinamika politik di DKI kepada Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri.
"Kemarin saya lapor sama Bu Ketum (Megawati), kemudian saya disarankan untuk menyampaikan langsung ke Pak Jokowi. Saya sampaikan ke Pak Jokowi agar saya mohon dipertemukan dengan Pak Ahok," kata Prasetio.
Politisi PDIP ini lantas mendapatkan rencana dari Jokowi bahwa pertemuan akan digelar pada Senin lusa di Istana Negara, Jakarta. Kini Prasetio tinggal menunggu panggilan dari Jokowi.
"Kini saya tinggal menunggu Pak Presiden memanggil saya dengan Pak Ahok," kata Prasetio.
2. Prasetio Curhat
|
|
DPRD DKI memang telah menggunakan hak angketnya untuk menginvestigasi dugaan pelanggaran Ahok. Kerja tim angket juga telah selesai disahkan di rapat paripurna pada Senin (6/4) yang lalu. Prasetio melaporkan hasil penggunaan hak angket itu ke Jokowi pada pertemuan di Istana Negara itu.
"Saya melaporkan ke Pak Jokowi soal hasil kerja Tim Angket DPRD," kata Prasetio kepada detikcom, Sabtu (11/4/2015).
Prasetio menyatakan dirinya meminta Jokowi memberitahu Ahok, agar Ahok memakai cara komunikasi yang baik dalam berhubungan dengan pihak legislatif yang dipimpin Prasetio.
"Karena Pak Jokowi, Pak Ahok, Pak Boy Sadikin (Ketua DPD PDIP DKI), dan saya sendiri adalah semua sahabat, maka saya lapor ke Pak Presiden, 'Tolong beritahu Pak Ahok'," kata Prasetio.
Politikus PDIP ini merasa gerah dengan ucapan Ahok. Prasetio tak setuju bila dikatakan DPRD merupakan "rampok, maling, dan penipu." Ini menjadi beban tersendiri bagi Prasetio, karena anggota DPRD DKI yang baru dan tak pernah terlibat masalah selalu menekan Prasetio karena tak terima disebut rampok, maling, dan penipu.
"Kalaupun memang di DPRD ada pelakunya (memanipulasi anggaran), ditunjuk hidungnya saja langsung, janganlah dikatakan seolah-olah insititusi DPRD sama semua," kata Prasetio merujuk soal polemik APBD DKI.
2. Prasetio Curhat
|
|
DPRD DKI memang telah menggunakan hak angketnya untuk menginvestigasi dugaan pelanggaran Ahok. Kerja tim angket juga telah selesai disahkan di rapat paripurna pada Senin (6/4) yang lalu. Prasetio melaporkan hasil penggunaan hak angket itu ke Jokowi pada pertemuan di Istana Negara itu.
"Saya melaporkan ke Pak Jokowi soal hasil kerja Tim Angket DPRD," kata Prasetio kepada detikcom, Sabtu (11/4/2015).
Prasetio menyatakan dirinya meminta Jokowi memberitahu Ahok, agar Ahok memakai cara komunikasi yang baik dalam berhubungan dengan pihak legislatif yang dipimpin Prasetio.
"Karena Pak Jokowi, Pak Ahok, Pak Boy Sadikin (Ketua DPD PDIP DKI), dan saya sendiri adalah semua sahabat, maka saya lapor ke Pak Presiden, 'Tolong beritahu Pak Ahok'," kata Prasetio.
Politikus PDIP ini merasa gerah dengan ucapan Ahok. Prasetio tak setuju bila dikatakan DPRD merupakan "rampok, maling, dan penipu." Ini menjadi beban tersendiri bagi Prasetio, karena anggota DPRD DKI yang baru dan tak pernah terlibat masalah selalu menekan Prasetio karena tak terima disebut rampok, maling, dan penipu.
"Kalaupun memang di DPRD ada pelakunya (memanipulasi anggaran), ditunjuk hidungnya saja langsung, janganlah dikatakan seolah-olah insititusi DPRD sama semua," kata Prasetio merujuk soal polemik APBD DKI.
3. Nasihati Ahok
|
|
"Semakin cepat semakin baik. Gunakan APBD yang paling benar," sarannya Jokowi di Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (13/3/2015).
Ia tak menjelaskan APBD mana yang dimaksudnya paling benar. Yang pasti, kedua pihak harus segera menyelesaikan polemik ini agar tidak semakin berlarut.
Lalu APBD yang mana yang benar, apakah yang sesuai Ahok atau DPRD DKI?
"Nggak usah saya ngomong juga sudah jelas," tutupnya.
3. Nasihati Ahok
|
|
"Semakin cepat semakin baik. Gunakan APBD yang paling benar," sarannya Jokowi di Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (13/3/2015).
Ia tak menjelaskan APBD mana yang dimaksudnya paling benar. Yang pasti, kedua pihak harus segera menyelesaikan polemik ini agar tidak semakin berlarut.
Lalu APBD yang mana yang benar, apakah yang sesuai Ahok atau DPRD DKI?
"Nggak usah saya ngomong juga sudah jelas," tutupnya.
4. Mau Mediasi, Gimana?
|
|
"Saya sudah ngomong ke Pak Jokowi semalam, beliau telepon saya, mau mediasi gimana? Saya tidak mungkin terima Rp 12,1 triliun dalam APBD. Sekarang repotnya DPRD nggak bisa mundur juga," ujar Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (3/3/2015).
Bagi Ahok tidak mungkin lagi berdamai dengan dewan Kebon Sirih. Sebab jika salah satu mengalah, maka satu dokumen dari dua versi APBD yang dinyatakan benar alias sah.
"Kalau dia menerima APBD versi saya berarti dia mengakui versi dia salah. Jadi bagaimana bisa damai, mau nggak DPRD ngalah mengatakan yang saya yang bener, nggak mau kan," lanjutnya.
"Mau nggak saya terima yang itu yang benar saya juga nggak mau dong Rp 12,1 triliun. Nanti disilpakan saja lah, gila lo. Belum diketok palu sudah disilpakan Rp 12,1 triliun," sambung Ahok kesal.
Dia berharap Mendagri Tjahjo Kumolo dapat memilih satu diantara dua dokumen RAPBD. Sebab, berbagai proyek pembangunan sudah menanti di depan mata.
"Mediasi Mendagri sederhana, barang sudah masuk ke Mendagri. Mendagri tinggal lihat saja mana yang lebih masuk akal. Kalau punya kami yang masuk akal dia kirim surat. Kalau mediasi, mediasi apa sama DPRD nggak bisa ketemu," jelasnya.
"Sudah saya jamin DKI kita jalani terus pelayanan pada masyarakat. Rumah sakit semua. Cuma kita nggak bisa renovasi sekolah saja karena tidak dianggarkan. Nggak apa-apa kita bertahap saja," tutup Ahok.
Jokowi kemudian meninggalkan kawasan Balai Kota DKI Jakarta dikawal puluhan Paspampres yang mengenakan kemeja batik. Ia ditemani Ahok hingga masuk ke pintu mobilnya.
4. Mau Mediasi, Gimana?
|
|
"Saya sudah ngomong ke Pak Jokowi semalam, beliau telepon saya, mau mediasi gimana? Saya tidak mungkin terima Rp 12,1 triliun dalam APBD. Sekarang repotnya DPRD nggak bisa mundur juga," ujar Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (3/3/2015).
Bagi Ahok tidak mungkin lagi berdamai dengan dewan Kebon Sirih. Sebab jika salah satu mengalah, maka satu dokumen dari dua versi APBD yang dinyatakan benar alias sah.
"Kalau dia menerima APBD versi saya berarti dia mengakui versi dia salah. Jadi bagaimana bisa damai, mau nggak DPRD ngalah mengatakan yang saya yang bener, nggak mau kan," lanjutnya.
"Mau nggak saya terima yang itu yang benar saya juga nggak mau dong Rp 12,1 triliun. Nanti disilpakan saja lah, gila lo. Belum diketok palu sudah disilpakan Rp 12,1 triliun," sambung Ahok kesal.
Dia berharap Mendagri Tjahjo Kumolo dapat memilih satu diantara dua dokumen RAPBD. Sebab, berbagai proyek pembangunan sudah menanti di depan mata.
"Mediasi Mendagri sederhana, barang sudah masuk ke Mendagri. Mendagri tinggal lihat saja mana yang lebih masuk akal. Kalau punya kami yang masuk akal dia kirim surat. Kalau mediasi, mediasi apa sama DPRD nggak bisa ketemu," jelasnya.
"Sudah saya jamin DKI kita jalani terus pelayanan pada masyarakat. Rumah sakit semua. Cuma kita nggak bisa renovasi sekolah saja karena tidak dianggarkan. Nggak apa-apa kita bertahap saja," tutup Ahok.
Jokowi kemudian meninggalkan kawasan Balai Kota DKI Jakarta dikawal puluhan Paspampres yang mengenakan kemeja batik. Ia ditemani Ahok hingga masuk ke pintu mobilnya.
Halaman 2 dari 10
