Saling Sindir Relawan dan Parpol Pendukung Jokowi

Jakarta - Ormas Projo terus mengkritik sepak terjang parpol pengusung Jokowi-JK. Ketua DPP Projo Sunggul Hamonangan Sirait mengkritik hampir semua parpol pengusung Jokowi-JK terlalu genit.

"Yang lebih genit orang-orang parpol pendukung. Jangan terlalu genit. Ini baru 6 bulan, kasih dia waktu lah untuk merealisasikan janji politik. Jangan teriak-teriak. Kalau mau kasih saran kan ada salurannya yang bisa ditempuh," ujar Sunggul.

Hal ini dikatakannya dalam diskusi Polemik bertajuk 'Penumpang Gelap di Tikungan' di Warung Daun, Jl Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (11/4/2015). Menanggapi sindiran 'genit' tersebut, anggota PDIP Rokhmin Dahuri menepis partainya 'menganaktirikan' keberadaan relawan-relawan yang mendukung Jokowi.

"Kita harapkan di partai tidak ada satu pihak yang begitu. Sejak awal kita sangat berterima kasih kepada relawan dan pihak kelompok lain. Setiap kelompok itu punya cara kerja untuk memajukan bangsa. Pergesekan akan terjadi kalau mengejar kepentingan sesaat," sebut Rokhmin.

Wakil Ketua Fraksi NasDem DPR Jhonny G Plate menanggapi santai 'kritik' genit tersebut. Menurutnya, komposisi parlemen yang didominasi kelompok oposisi baik secara langsung maupun tidak langsung membuat posisi Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla (JK) tertekan.

Sadar akan hal itu, lanjut Jhonny, Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri kembali mengingatkan Jokowi agar tidak terlalu meladeninya. "Mau tidak mau Ibu Mega mengkritisi itu. Saat ini ada kecenderungan agar presiden tidak terlalu jauh meng-entertain itu dan kembali ke tugas utamanya," kata Jhonny.

Anggota Komisi XI DPR itu juga menyinggung agar orang-orang terdekat Jokowi di Istana tidak manjadi agen yang menjerumuskan dia. "Kalau mereka menjadi agen dari rumah tangga, pembantu presiden terdekat di lingkungan kantornya itu yang jadi utama. Jangan membawa presiden ke arah yang tidak benar," sambungnya.

Sementara itu, pengamat politik senior dari CSIS Phillip Velomonte mengingatkan agar baik parpol maupun relawan pendukung Jokowi-JK bisa menempatkan diri sesuai dengan porsinya. Hal ini diperlukan agar tidak terjadi gesekan berkepanjangan antar semua pihak yang merugikan kepentingan rakyat.

"Ada banyak kritik terhadap PDIP, bagi Pak Jokowi dan relawan saya kira harus tahu porsi dia ada di mana. Dalam posisi formal tentu ada di parpol. Dari sisi relawan boleh memberi masukan tapi ada limitnya juga," kata Phillips.

"Ada menteri yang paling punya hak memberi masukan ke presiden karena mereka ditunjuk secara teknis. Sehingga pada akhirnya kalau semua aktor politik tahu posisinya ada di mana saya kira hal-hal seperti ini bisa jauh lebih berkurang," pungkasnya.

(aws/tor)