Presiden Jokowi Akan Pertemukan Ketua DPRD DKI dan Ahok 13 April

Jakarta - Wacana pemakzulan Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok) oleh DPRD DKI semakin meredup. Apalagi ternyata, Presiden Jokowi, Ahok, dan Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi bakal bertemu di Istana Negara pada Senin (13/4) besok lusa.

Rencana pertemuan tiga tokoh ini disampaikan oleh Prasetio kepada detikcom, Sabtu (11/4/2015). Awalnya, Prasetio dalam suatu kesempatan di sela Kongres IV PDIP di Bali menyampaikan soal dinamika politik di DKI kepada Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri.

"Kemarin saya lapor sama Bu Ketum (Megawati), kemudian saya disarankan untuk menyampaikan langsung ke Pak Jokowi. Saya sampaikan ke Pak Jokowi agar saya mohon dipertemukan dengan Pak Ahok," kata Prasetio.

Politisi PDIP ini lantas mendapatkan rencana dari Jokowi bahwa pertemuan akan digelar pada Senin lusa di Istana Negara, Jakarta. Kini Prasetio tinggal menunggu panggilan dari Jokowi.

"Kini saya tinggal menunggu Pak Presiden memanggil saya dengan Pak Ahok," kata Prasetio.

Dalam pertemuan dengan Jokowi usai pengesahan hasil Tim Angket DPRD pada Senin (6/4) sore kemarin di Istana Negara, Prasetio juga meminta agar Jokowi memberitahu Ahok, supaya mantan Bupati Belitung Timur itu bisa lebih 'ciamik' dalam berkomunikasi dengan DPRD DKI. Bila komunikasi terjalin dengan apik, maka pemakzulan tak akan menjadi kenyataan. Apalagi PDIP dinyatakannya tak menginginkan pelengseran Ahok.

"Kalau bisa dikomunikasikan dengan dewan, ya kita nggak perlu ada pemakzulan. Fraksi PDIP juga nggak ada yang mau pemakzulan kok," ujar Prasetio.

Dalam polemik APBD DKI, Prasetio menganggap Ahok telah menyebut DPRD sebagai "rampok, maling, dan penipu". Prasetio keberatan soal cara komunikasi Ahok itu. Lalu sekarang, apa yang diinginkan DPRD dari Ahok?

"Sekarang kita harus bisa berkomunikasi dengan baik. Jangan hanya ribut saja tanpa bekerja. Saya apresiasi Pak Ahok dalam hal kinerja. Sekarang kita harus ngomong ke Presiden," kata Prasetio.

Sebagaimana diketahui, saat ini hak menyatakan pendapat (HMP) digulirkan di DPRD. HMP ini berpotensi melahirkan pemakzulan Ahok. Prasetio menyatakan PDIP belum menghasilkan kepastian apakah akan mendukung HMP itu atau tidak. Perlu ada kajian mendalam soal ini.

"Belum ada kepastian, karena saya belum mengkaji laporan Ketua Angket Mohammad Sangaji (Ongen), karena waktu itu saya harus langsung berangkat ke Kongres PDIP di Bali," kata Prasetio.

Ngomong-ngomong, bagaimana sikap Megawati soal wacana pemakzulan Ahok itu? Megawati tak berkomentar banyak. "Bu Megawati objektif dalam menilai," jawab Prasetio.

(dnu/trq)