Cerita Kabaintelkam Polri Soal Penanganan ISIS dan Teroris di Indonesia

Jakarta - Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabainterlam) Polri, Komjen Djoko Mukti Haryono mengatakan bahwa pihaknya menargetkan Indonesia bersih dari ISIS pada tahun 2019 mendatang. Sebab penanganan ISIS merupakan salah satu program percepatan yang menjadi tugas Polri.

‎"Kebetulan penanggung jawabnya adalah Kabaintelkam, selain Kepala BIN, BNPT, pemerintah juga, tapi kita bersepakat untuk tahun 2015 sampai tahun 2019 ini ISIS sudah nggak ada, idealnya begitu," kata Djoko.

Djoko menyampaikan ini dalam diskusi bertajuk "Efektifitas‎ Pemblokiran Situs Radikal dalam Memerangi Terorisme‎" yang digelar di Kampus Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (UBJ), Jalan Dharmawangsa I, Jaksel, Jumat (10/4/2015). Acara ini diprakarsai oleh Pusat Kajian Keamanan Nasonal (Puskamnas) UBJ. Hadir dalam kesempatan itu Kepala Puskamnas Prof, Hermawan Sulistyo, Rektor UBJ Irjen (Purn) Bambang Karsono, dan Wakil Ketua Umum PBNU, K.H As'ad Ali.

Djoko berharap antara Polri, BIN dan BNPT dapat menyamakan persepsi berapa jumlah anggota ISIS sebenarnya di Indonesia. Kendati begitu, Djoko tak menutup mata bahwa anggota ISIS bisa bertambah dan berkurang.

"Kita harapkan, kita menyamakan persepsi berapa sih anggota ISIS sebenarnya di Indonesia, dia pasti beragam karena memang selalu berkembang," ujarnya.

‎"Ada yang memang berhenti, bertambah, ada yang pulang dari Syria dan benar benar dia bergabung dengan kelompok ISIS yang berperang di sana, atau yang memang berangkat ke sana karena tekanan ekonomi," sambungnya.

Menurut Djoko, situasi-situasi seperti permasalahan ekonomi merupakan hal yang harus juga dicermati Pemerintah. Contoh paling hangat adalah 12 WNI yang baru dipulangkan ke Tanah Air dari Turki bulan lalu. Para WNI ini menurutnya sebetulnya tidak mau pulang karena telah menjual semua hartanya.

"Akhirnya dibujuk supaya mau pulang ke Indonesia. Sekarang di (rumah sosial) Pondok Bambu (Jakarta Timur) yang 12 orang itu,"‎ ucapnya.

Djoko mengatakan, permasalahan-permasalahan di atas merupakan bagian dari program penanganan Polri. Pihaknya telah membentuk Satgas Kontra Radikal dan Deradikalisasi termasuk kelompok-kelompok ISIS.

"Kalau kita lihat statemennya Pak Abu Bakar Baasyir, teman-teman kelompok mujahidin ini yang tidak sanggup berangkat ke Syria, gabung saja ke kelompok santoso di Poso. Nah kemarin sudah ketangkap, pecatan dari TNI, Daeng Koro atau Sabar, sebenarnya ini orang lebih berbahaya dari Sansoto. Tapi PR dari pemerintah kemarin adalah Santoso, ini PR kita masih belum selesai," paparnya.

Selain itu, lanjut Djoko, pihaknya juga melakukan pemetaan di setiap Polda itu‎ terkait orang-orang yang memang betul-betul bergabung dengan ISIS atau memang baru mau ikut bergabung. "Jadi program kita untuk melakukan kontra radikal agar jangan terbawa," ujarnya.

"Ini terus berkembang agar program pemerintah itu bisa kita wujudkan bertahap, bukan semakin bertambah tapi semakin berkurang. Meskin masih ada beda-beda, yang ada di BIN, yang ada di kami (Polri), BNPT, kita berusaha untuk mensinergikan untuk melengkapi semuanya," pungkasnya.

(idh/bar)