Komentar Pedas Ahok Soal Pekerja Harian Lepas yang Tak Terima Gaji

Jakarta - Pekerja Harian Lepas (PHL) di Monas mengeluhkan kinerja Pemprov DKI Jakarta lantaran belum menerima gaji. Menanggapi hal tersebut, Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) menilai saat ini jumlah data PHL banyak yang dimanipulasi, sehingga banyak oknum bukan PHL tapi menuntut gaji.

"Itu yang terjadi waktu kasus PU Tata Air. Dia mengatakan 1 wilayah ada 500 orang, ada 2.500 orang. Dulu kan sempet ingat nggak waktu saya tahan, ribut nggak gajian, demo semua yang jaga pintu air semua. Memang ada yang asli nggak dibayar gaji, tapi banyak juga yang palsu," ujar Ahok di Balai Kota, jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (10/4/2015).

Menurut pria kelahiran 1966 ini banyak PHL yang nama-namanya fiktif. Kemudian, saat ini banyak pegawai fiktif yang ikut serta teriak-teriak karena belum digaji,

"Pertanyaan saya, ini pegawai bener gak? Karena juga banyak mandor, ini jangan-jangan mulai ribut ketika pembagian rejeki nggak merata," keluh suami Veronica Tan ini.

"Jadi sekarang saya paksakan nama kayak kemaren kebersihan, dia bilang ada 20.000 lebih nama. Saya minta hanya 10.000 aja ngambil nama pegawai swasta. Gila kan? Berarti selama ini ada penipuan dong, tambahnya.

Lanjutnya, Ahok menegaskan perlunya pembayaran gaji pegawai melalui ATM dan langsung ditransfer. Maka dari itu, kini Mantan Bupati Bangka Belitung Timur ini menantang para PHL-PHL palsu untuk segera meminta bantuan LBH (Lembaga Bantuan Hukum).

"LBH kalau mau bantu, udah main LBH, main apa, udah pinter semua. Ini sudah main politik nih. Jadi ini sama maling teriak maling terjadi di Jakarta. Itu yang terjadi dengan DPRD. Dia yang malsuin APBD, tiba-tiba semua bilang saya yang malsuin. Jadi Jakarta nggak heran. Orang DPRD aja gitu, apa lagi orang-orang bawah, biasa," pungkasnya.

(tfn/ndr)