Ke KPK dan PPATK, Komisi III Tanya Soal Kapolri Ideal Hingga Rekam Jejak Komjen Badrodin

Jakarta - Komisi III memanfaatkan ajang rapat dengar pendapat (RDP) dengan KPK dan PPATK untuk menggali informasi tentang kriteria cakapolri yang ideal. Rekam jejak Komjen Badrodin Haiti sebagai calon tunggal Kapolri juga ditanyakan.

RDP tersebut berlangsung di Ruang Rapat Komisi III, Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (9/4/2015) dengan dipimpin oleh Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin. Setelah penjelasan singkat dari KPK dan PPATK, para anggota dipersilakan mengajukan pertanyaan.

Anggota F-PKB Abdul Kadir Karding menuturkan bahwa publik memiliki harapan yang besar ke Komjen Badrodin Haiti. Oleh sebab itu, Karding menanyakan kriteria Kapolri ideal dan karakter kepemimpinan yang dinilai cocok.

"Butuh pandangan dari KPK maupun PPATK terhadap cakapolri seperti apa yang ideal bagi masyarakat," ucap Karding.

"Kami ingin tahu kapolri seperti apa yang diharapkan oleh KPK khususnya dalam urusan membangun sinergi kerja sama antar lembaga. Tipe watak kepemimpinan seperti apa yang diinginkan KPK?" sambung Sekjen PKB ini.

Senada dengan Karding, anggota F-PPP Arsul Sani mencari tahu kriteria kapolri ideal dalam konteks TPPU. Hal ini ditanyakan untuk persiapan saat uji kelayakan nanti.

"Apa yang harus kami tanyakan saat fit and proper test agar sinergi antara PPATK dan Polri dalam pemberantasan TPPU bisa dibangun?" ujarnya.

Supervisi dan koordinasi antar penegak hukum juga mejadi sorotan. Anggota F-Hanura Sarifuddin Sudding menuturkan bahwa masih ada titik lemah dalam hal koordinasi antara KPK dan kepolisan.

"Terkait fit and proper test, untuk kelancaran fungsi koordinasi dan supervisi terhadap beberapa kasus agar tidak ada hambatan pola-pola apa yang diinginkan KPK terhadap cakapolri untuk perbaiki fungsi koordinasi dan supervisi?" ucapnya.

Para anggota dewan juga menggali rekam jejak Komjen Badrodin Haiti lewat catatan yang dimiliki KPK dan PPATK. Sebelumnya, dua lembaga itu sudah menegaskan bahwa Badrodin tidak memiliki transaksi keuangan yang bermasalah dan selama ini patuh melaporkan harta kekayaan.

Penegasan soal rekam jejak diminta oleh Sudding, anggota F-PKS Nassir Djamil, dan anggota F-PD Erma Suryani. Keduanya menanyakan statement PPATK tentang transaksi keuangan Komjen Badrodin yang dinyatakan tidak bermasalah.

"FPD ingin dapatkan klarifikasi apakah bisa di-clearance bahwa Badrodin memang tidak ada laporan sama sekali? Karena yang disampaikan tadi tidak ditemukan hal-hal yang tidak bermasalah," ujar Erma.


(imk/ndr)