Selama ini informasi yang ada diperkirakan Indonesia memiliki 17.508 pulau. Baru-baru ini setelah tim TNI AL melakukan pendataan justru berkurang hingga 3.000 pulau.
“Kemungkinan saat pendataan dilakukaan dahulunya dalam kondisi air laut kondisi surut, ada pulau-pulau yang terendam dalam kondisi pasang,” kata Kepala Kelompok Peneliti Dinas Hidro Oseanografi TNI AL, Kolonel Laut (KH) Drs Haris Djoko Nugroho, MSi dalam seminar nasional pengelolaan pesisir dan daerah aliran sungai di gedung university club UGM Yogyakarta, Kamis (9/4) seperti dalam rilis yang diterima hari ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Haris mengatakan survei terakhir yang dilakukan pemerintah terkait pendataan pulau-pulau dilakukan pada 2008 hingga 2010. Hingga saat ini belum dilakukan pendataan ulang. Meski disinyalir bekurang, namun Haris berharap pulau-pulau yang kembali di data tersebut bisa mendekati angka 17 ribu.
Meski demikian, Haris memastikan tidak ada lagi pulau yang akan diambil alih oleh negara tetangga seperti kasus hilangnya Sipadan dan Ligitan. Masih menurut Haris, keberadaan pulau-pulau di seluruh Indonesia saat ini dari sisi aspek legal formal telah diakui oleh hukum nasional dan internasional.
"Tidak akan ada lagi yang hilang karena pulau-pulau ini memiliki kekuatan hukum yang kuat bahkan lengkap dengan titik kordinatnya. Kalau pun hilang, saya melihatnya dari sisi pengelolaan (oleh asing), kalau untuk pulau dan batas tidak akan hilang," ujarnya.
Sedangkan Ketua Umum Ikatan Geografi Indonesia Prof Dr Hartono menambahkan dari belasan ribu pulau yang ada sekitar 8.000 pulau yang belum diberi nama. Hartono mengatakan pulau-pulau kecil di Indonesia memang bisa terancam hilang akibat dampak pemanasan global yang menyebabkan kenaikan muka air laut.
"Ada ancaman pada pulau-pulau kecil karena perubahan iklim dan aktivitas manusia melalui pencemaran dan perusakan ekosistem,” katanya.
Dia mengatakan pulau–pulau kecil di Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang bernilai tinggi, bahkan menjadi lokasi tumbuhnya terumbu karang, padang lamun dan hutan magrove.
"Pengelolaan pulau-pulau kecil ini masih belum optimal karena adanya keterbatasan data dan informasi geospasial, teknologi kelautan, SDM yang terlatih dan modal," katanya.
(nwk/nrl)










































