Mega Beberkan Sikap PDIP Sebagai Pengusung Jokowi-JK

Sanur, - Kongres IV PDIP telah dibuka secara resmi oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Dalam pidato politiknya, Megawati buka-bukaan soal sikap politik partai sebagai pengusung Jokowi-JK

"Hal lain yang perlu saya sampaikan di sini adalah sikap politik PDI Perjuangan sebagai partai pengusung pemerintahan Bapak Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Kesadaran awal ketika saya memberikan mandat kepada Bapak Jokowi, adalah komitmen ideologis yang berpangkal dari kepemimpinan Trisakti. Suatu komitmen untuk menjalankan pemerintahan negara yang berdaulat, berdikari, dan berkepribadian," kata Mega dalam pidato politik di pembukaan Kongres IV Bali di Hotel Inna Grand Bali Beach, Sanur, Bali, Kamis (9/4/2015).

Konsepsi ini, menurut Mega, adalah jawaban atas realitas Indonesia yang begitu bergantung dengan bangsa lain. Konsepsi Trisakti inilah yang menjadi kepentingan utama partai. Pekerjaan rumah yang lainnya, menurut Mega, adalah bagaimana mengatur mekanisme kerja antara pemerintah dan partai politik pengusungnya. Hal ini penting, mengingat hubungan keduanya adalah kehendak dan prinsip dalam demokrasi itu sendiri.

"Landasan konstitusionalnya pun sangat jelas. UU No 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, mengamanatkan bahwa presiden dan wakil presiden dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Itulah mekanisme konstitusional yang kita kenal," kata Mega.

"Hukum demokrasilah yang mengatur itu, bahwa presiden dan wakil presiden memang sudah sewajarnya menjalankan garis kebijakan politik partai. Untuk itulah, mengapa kebijakan partai menyatu dengan kehendak rakyat, dan mengapa partai harus mengorganisir rakyat sehingga suara-suara yang tersembunyi sekalipun dapat disuarakan partai," imbuh Mega.

Prinsip demokrasi inilah yang Mega jalankan. Penjelasan ini, menurut Mega, sangat relevan mengingat ada sementara pihak, dengan mengatasnamakan independensi, selalu mengatakan bahwa partai adalah beban demokrasi.

"Saya tidak menutup mata terhadap berbagai kelemahan partai politik. Di sinilah kritik dan otokritik kami jalankan. Namun, mengatakan bahwa partai hanya sebagai ornamen demokrasi; dan hanya sekadar alat tunggangan kekuasaan politik, sama saja mengerdilkan makna dan arti kolektivitas partai yang berasal dari rakyat. Fenomena ini nampak jelas, ketika pada saat bersamaan muncullah gerakan deparpolisasi. Sentimen anti partai pun makin lantang diteriakkan dalam kerumunan liberalisasi politik," keluhnya.

"Saya yakin bahwa proses deparpolisasi ini tidak berdiri sendiri. Di sana, ada simbiosis kekuatan anti partai dan kekuatan modal, yang berhadapan dengan gerakan berdikari. Mereka adalah kaum oportunis. Mereka tidak mau berkerja keras membangun partai. Mereka tidak mau mengorganisir rakyat, kecuali menunggu, menunggu, dan selanjutnya menyalip di tikungan saudara-saudara," tegas Mega.

Atas dasar konstitusi pula, Mega berulang kali menyampaikan kepada Presiden Jokowi agar memegang teguh konsitusi itu. "Berpijaklah pada konsitusi karena itulah jalan kenegaraan. Penuhilah janji kampanyemu, sebab itulah ikatan suci dengan rakyat. Dalam kaitannya dengan tugas konstitusi pula, PDI Perjuangan mengingatkan kembali terhadap tugas pemimpin nasional untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia," pungkas Mega berapi-api.

(van/nrl)