.webp)
"Ada beberapa yang harus dievaluasi dan staf-kan. (Jumlahnya) Lumayan, nggak sampai ratusan. Tapi nggak tahu kalau nambah (lagi nantinya)," kata Heru saat dihubungi detikcom, Rabu (8/4/2015) malam.
Lanjut Heru, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Agus Suradika pada Senin (6/4) lalu telah meminta para kepala dinas untuk mengevaluasi kinerja seluruh jajaran eselon 4, 3 dan 2. Hal ini berguna untuk menjadi penilaian yang nantinya dipertimbangkan Ahok.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mantan Wali Kota Jakarta Utara ini sempat dibuat gemas bukan main oleh sejumlah tingkah laku eselon 4 dan 3 yang terus megeluhkan tagihan telepon, air, listrik dan internet (TALI) di tempatnya masing-masing yang masih menunggak. Dia menyayangkan mereka yang kurang gesit dan proaktif dalam melapor ke BPKAD.
"Itu bisa diajukan, saya juga bingung pejabat eselon 3 dan 4 enggak tahu aturan atau gimana. Kalau mereka malas ya repot," kata Heru.
"Banyak eselon 4 minta jadi eselon 3 tapi enggak ngerti (dan cuma) berkoar telepon belum dibayar. Eselon 3 ngomong ya perintahin dong bendaharanya untuk ngajuin ke BPKAD," lanjutnya.
Sebelumnya, Agus mengungkapkan pihaknya akan melakukan evaluasi SKPD setiap PNS DKI selama April ini. Sementara APBD 2015 belum disahkan, penilaian dilakukan berdasar absensi terlebih dulu.
Belum diketahui secara pasti kapan perombakan di tubuh PNS DKI akan kembali dilakukan Ahok. Mantan Bupati Belitung Timur itu mengatakan masih ada pejabat DKI yang berpikir selama ini dirinya hanya gertak sambal saja dalam menindaktegas jajarannya yang 'bermain'. Namun, dirinya tak mau ambil pusing dan akan segera bertindak.
"Masih ada yang nganggap remeh saya, dia pikir saya enggak berani pecat dia itu saja evaluasinya. Kita sebetulnya selesai Maret ini, April bisa mulai lantik-lantik lagi," kata Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (17/3) lalu.
(aws/ahy)
