Pengesahan APBD 2015 Molor, DKI Nunggak Listrik ke PLN Sekitar Rp 150 M

Jakarta - Keterlambatan disahkannya APBD 2015 membuat 158 gedung kantor milik Pemprov DKI, seperti kelurahan, kecamatan, dinas, sekolah dan puskesmas menunggak listrik hingga tiga bulan. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Heru Budi Hartono mengatakan, total biayanya kurang lebih mencapai Rp 150 miliar.

"(Total tunggakan ke PLN) Rp 150an miliar, termasuk sekolah dan beberapa Puskesmas. Saya enggak tahu kalau aliran listrik di Rumah Pompa (Pluit) nunggak atau tidak, karena kalau nunggak 3 bulan itu gede biayanya, bisa sampai Rp 150 miliar. Beberapa ada (yang nunggak) dari Desember, tapi kebanyakan Januari," ujar Heru saat dihubungi, Rabu (8/4/2015) malam.

Heru mengaku mendapat laporan dari PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) kalau sebanyak 158 lokasi milik Pemprov masih menunggak pembayaran telepon, air, listrik dan internet (TALI). Seharusnya para pemangku jabatan di setiap unit mengajukan surat permohonan terkait anggaran pembayaran TALI ke BPKAD DKI.

"Seharusnya mereka bisa mengajukan karena ada SK Gubernur mengenai anggaran pendahuluan. Nah, ada anggaran tapi unit itu enggak mengajukan. Saya kan bingung, malu dong sama PLN yang sudah baik," lanjutnya.

Di balik keheranannya, Heru juga sempat menyentil sejumlah eselon 3 dan 4 di DKI. Dia menganggap mereka tidak tanggap untuk menginformasikan BPKAD perihal tunggakan di tempatnya.

"Itu bisa diajukan, saya juga bingung pejabat eselon 3 dan 4 enggak tahu aturan atau gimana. Eselon 4 itu seperti kepala seksi, kalau eselon 3 seperti kepala sudin (suku dinas) dan sebagainya. Kalau mereka malas ya repot," kata mantan Wali Kota Jakarta Utara tersebut.

"Banyak eselon 4 minta jadi eselon 3 tapi enggak ngerti berkoar telepon belum dibayar. Eselon 3 ngomong ya perintahin dong bendaharanya untuk ngajuin ke BPKAD," lanjutnya.

Khusus untuk Dinas Pendidikan, Heru meminta Kadisdik DKI Arie Budiman untuk mengecek sejumlah sekolah yang masih menunggak listrik untuk mengajukan proposal anggaran TALI secepatnya. Tujuannya agar pelaksanaan ujian nasional (UN) berbasis komputer yang diterapkan mulai tahun ini tidak terganggu.

"UN komputer harus menjadi tanggung jawab sekolah masing-masing, supaya (aliran listriknya) enggak diputus. Saya enggak mau disalahin loh, itu urusan kepala sekolahnya untuk mengirim surat ke PLN kalau merasa masih nunggak agar pas jadwal tes enggak diputus dulu listriknya atau tidak diturunkan voltasenya," tutup Heru.

(aws/ahy)