.webp)
"Pelaksanaannya (ujian berbasis komputer) lebih akurat. Anak-anak kemarin itu uji coba menghemat 30 menit dibandingkan menggunakan kertas karena mereka tidak harus melingkari," kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan di Istana Wapres, Jl Kebon Sirih, Jakpus, Rabu (8/4/2015).
Ia mengakui sistem ini masih terus dikembangkan oleh Kemendikbud. Sebagai langkah awal, sekolah yang akan melaksanakan ujian berbasis komputer ini sudah melatih siswanya agar terbiasa melaksanakan UN dengan perangkat komputer. Nantinya, setelah musim UN berlangsung, Kemendikbud akan mengevaluasi sistem ini agar bisa sepenuhnya diterapkan di sekolah-seolah di Indonesia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebelumnya, Kemendikbud mengajukan sistem uji coba UN berbasis komputer itu pada seluruh sekolah di Indonesia dan direspons oleh 720 sekolah. Dari 720 sekolah itu, setelah dilakukan verifikasi, hanya 585 sekolah yang dinyatakan siap ikut ujicoba UN ini. Sekolah yang siap ini sudah memenuhi syarat yakni memiliki komputer dan jaringan LAN yang memadai, rasio siswa dan komputernya sesuai, kemampuan operator network harus sesuai spesifikasi dan beberapa syarat lainnya.
Selain itu, untuk menghindari masalah pasca ujian nasional, Anies mengatakan setiap sekolah yang mendapatkan izin melaksanakan UN berbasis komputer ini, sekolah tersebut harus mendapatkan persetujuan dari siswa, guru dan orang tua murid yang menyatakan siap melaksanakan UN komputer ini.
"Siapa yang mau menyatakan ujian online, tapi yang mau, harus ada tiga komponen yang menyatakan bersedia yakni siswanya, guru, orangtua. Jadi semua harus bersedia dulu," sambung mantan rektor Universitas Paramadina itu.
Soal internet ini memang menjadi salah satu hal yang memiliki peran besar. Pasalnya, pasca siswa selesai mengerjakan soal, maka jawaban mereka akan diinput dalam komputer utama dengan menggunakan jaringan internet. Karena itu akses internet menjadi sebuah keharusan.
Anies mengatakan dari 200 ribu sekolah di Indonesia, baru 30 persen yang memiliki akses jaringan internet. Masalah utamanya memang keberadaan sekolah yang berada di pelosok hingga akses listrik juga terbatas. Untuk persoalan listrik ini, Kemendikbud sudah berkonsultasi dengan Kementerian ESDM untuk mencari jalan keluarnya.
"Minggu lalu kami sudah ketemu ESDM, mau bentuk tim verifikasi sekolah itu. Mayoritas yang nggak ada listrik itu memang SD. Hari ini ada sekitar 17 ribu sekolah yang belum mendapatkan listrik nah mayoritas adalah di tempat terpencil, namun kita bisa pakai cara cara seperti solar cell karena sekolah itu aktifitasnya siang di mana sinar matahari ada, jadi kita justru mendorong daerah daerah terluar untuk memanfaatkan teknologi agar anaknya tidak ketinggalan," pungkasnya.
(bil/bar)
