.webp)
Fraksi PKS diwakili Al Muzzamil Yusuf menyindir pemblokiran ini jangan sampai memunculkan dukungn perspektif barat dalam memandang Islam.
"Ini hanya perspektif barat dalam memandang islam. Kita NKRI tidak boleh membawa itu. Ini menjadi perdebatan dan saya kira itu memunculkan perspektif phobia terhadap Islam kenapa dimunculkan kembali," kata Al Muzamil di ruang Komisi III, komplek parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/4/2015).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dalam perjuangan kita harus mempertimbangkan jangan sampai kontra produktif. Ini sampai pak Jusuf Kalla mengeluarkan pernyataan. Tidak mungkin kan BNPT bisa menyelesaikan masalah sendiri," sebutnya.
Lanjunya, jika BNPT ingin bersikap tegas maka seharusnya situs-situs yang bermuatan paham komunisme juga diblokir. Selain itu, ada baiknya BNPT memprioritaskan pergerakan separatis yang jelas membahayakan kondisi negara.
"Meminta BNPT legowo terhadap perkembangan. Ini perlu disikapi BNPT secara legowo untuk memberikan balance soal terorisme. Pada saat yang sama situs paham komunis bagaimana? Terus Bagaimana dengan gerakan separatis yang memakan korban," katanya.
Hal senada dikatakan Fraksi Golkar yang diwakili Mukhamad Misbakhun. Dia menyentil BNPT yang belum ada tolak ukur namun menginstruksikan pemblokiran situs. Pasalnya, situs-situs yang diblokir ini tak menggambarkan paham radikalisme.
"Ini tujuannya tidak tercapai. Kalau bapak jawab pemblokiran itu bukan wewenang saya, itu justru lucu. Kami juga tahu bukan bapak, jadi kami nggak usah di bodoh-bodohin," sebut Misbakhun.
Kemudian, ia juga menyindir BNPT agar berhati-hati dalam menerima dana hibah dari negara luar. Ia mengingatkan agar BNPT tidak menjadi alat kepentingan pihak luar yang justru mengganggu kedaulatan negara.
"Hati-hati pak. Ada kabar dapat dana hibah dari Australia. Jangan sampai kepentingan luar itu mengganggu," tuturnya.
(hat/ndr)
