Polemik Porwanas di Pekanbaru

Pekanbaru - Pelaksanaan Hari Pers Nasional (HPN) dan Pekan Olahraga Wartawan Nasional (Porwanas) ke-8 di Pekanbaru tidak semulus yang direncanakan sebelumnya. Baru kali ini sepanjang perjalanan HPN/Porwanas, kritikan tajam dari berbagai elemen masyakat di Riau terus mengiringi, malah sampai berpolemik ke tingkat nasional khususnya di organisasi wartawan sendiri.Soal HPN, bila dirunut dalam sejarah kelahirannya, hal itu tumpang tindih dengan lahirnya organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Belakangan, di jaman Orde Baru, lahirnya PWI diselaraskan menjadi Hari Pers Nasional, jatuh pada setiap tanggal 9 Februari, sesuai lahirnya PWI pada 59 tahun silam di Solo. Dan pada tahun 1998, secara resmi pemerintahan Soeharto menetapkan hari pers nasional tersebut.Ketika tiba giliran Bumi Lancang Kuning Riau menjadi tuan rumah, timbul polemik. Awalnya, masyarakat mengaitkan acara Porwanas yang menelan dana Rp 6 miliar lebih itu, dengan bencana badai tsunami di Aceh dan Sumut.Siapa yang tidak marah, di tengah kesusahan rakyat Aceh dan Sumut, ada pesta besar-besaran di Riau. Mereka bukan menolak pelaksanaan HPN dan Porwanas itu. Tapi, yang menimbulkan perdebatan, ketika dana publik dikuras Rp 6 miliar dalam acara kangen-kangenan anggota PWI.Polemik tidak hanya sampai disitu. Lebih jauh, mahasiswa, tokoh masyarakat, dan LSM di Riau menuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut tuntas penggunaan dana publik.Di kalangan wartawan di Pekanbaru pun, terjadi pro dan kontra. Tanpa membedakan organisasi wartawan, sekelompok insan pers di Riau menolak acara tersebut. Itu sebabnya, HPN/Porwanas, terus menerus mendapat kecaman keras dari rakyat di Riau.Belakangan, kecaman pelaksanaan Porwanas juga datang dari organisasi wartawan lainya. Apalagi Porwanas itu membawa embel-embel wartawan nasional. Padahal, acara itu hanya diikuti anggota PWI saja. Sementara organisasi lainnya sama sekali tidak dilibatkan. AJI Jakarta misalnya, justru menyerukan pemboikotan acara yang dianggap tidak tepat dari segi penggunaan dana publik dan momentum bencana tsunami tersebut. "PWI tidak punya sense of crisis. Ada dua hal di sini, yaitu masalah keprihatinan dan digunakannya dana publik untuk kepentingan wartawan," kata Ulin Niam Yusron, Ketua AJI Jakarta.Penggunaan tanggal 9 Februari sebagai Hari Pers Nasional pun dianggap tidak tepat karena pihak PWI merancukan dengan hari ulang tahun organisasi mereka sendiri, serta tidak mewakili wartawan Indonesia secara umum. Menurut Ulin, sebagai organisasi wartawan tertua di Indonesia, seharusnya PWI tidak menggelar perhelatan di tengah bencana apalagi dengan dana yang bukan berasal dari kas PWI sendiri. Hal ini, menurut AJI Jakarta akan mencemarkan citra seluruh wartawan di Indonesia, terutama mereka yang saat ini tengah melakukan tugas liputan di Aceh. Padahal, tidak semua wartawan adalah anggota PWI. "Karena itu, AJI Jakarta menyatakan tidak akan berpartisipasi dan melarang anggotanya untuk terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan itu," tandasnyaUlin boleh saja berpendapat seperti itu. Tapi Tarman Azzam Ketua Umum PWI itu tidak peduli dengan protes dari rekan-rekannya sendiri. "Silahkan AJI menggonggong, Porwanas tetap berlalu," kata Tarman seperti pernah dilansir sebelumnya. (ast/)