Soal Rapimnas Kubu Agung, Yusril: Harusnya Mereka Patuhi Yasonna

Jakarta - Pengurus DPP Partai Golkar pimpinan Agung Laksono akan menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Rabu (8/4) besok, padahal sudah ada putusan penundaan SK Menkum HAM. Putusan sela itu berarti Agung Cs tak bisa membuat kebijakan atau keputusan mengatasnamakan Partai Golkar.

"Menkum HAM sudah katakan bahwa SK beliau tentang pengesahan kepengurusan yang dipimpin Agung itu tetap sah. Namun karena ada putusan sela PTUN, maka SK tersebut ditunda berlakunya. Sehingga Agung Cs tidak bisa membuat kebijakan dan mengambil keputusan mengatasnamakan DPP Partai Golkar sampai ada putusan akhir pengadilan," kata Yusril dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom, Selasa (7/4/2015) malam.

"Saya kira selama ini Agung Cs kan selalu berlindung di balik SK Yasonna. Kini setelah ada pernyataan Yasonna seperti itu, harusnya mereka tetap patuhi ucapan Yasonna," sambungnya.

Seperti diketahui, Laoly menerbitkan SK tanggal 23 Maret yang mengakui keabsahan kepengurusan hasil Munas Ancol. Namun Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menetapkan menunda pemberlakuan SK tersebut dalam putusan selanya, Rabu (1/4). Yusril pun meminta Agung Cs mematuhi keputusan tersebut.

"Saya pun pernah bilang dan ini diterima dengan gembira oleh kubu Agung, bahwa kepengurusan Agung itu sah dengan adanya SK Menkum HAM. Tapi, keabsahan itu berlakunya sampai ada putusan penundaan oleh pengadilan. Sekarang putusan penundaan sudah ada, maka keputusan itu harus dipatuhi oleh kubu Agung," kata mantan Kehakiman tersebut.

"Sebagai pemimpin agung harus tunjukkan kepada rakyat dan pendukung PG bahwa dia patuh pada hukum. Kalau pemimpin memberi contoh tidak patuh dan menghormati putusan pengadilan, maka negara akan rusak jika dipimpin oleh pemimpin seperti itu," pungkasnya.

Rencananya, Rabu besok Agung Cs akan menggelar Rapimnas di kantor DPP Golkar di jalan Anggrek Nely Murni, Slipi, Jakarta Barat. Rapat akan dihadiri seluruh perwakilan pengurus DPD tingkat I.

(aws/iqb)