Ini Tanggapan BPKAD DKI Terhadap Sentilan Kemendagri Soal Belanja APBD

Jakarta - Kemendagri melalui Dirjen Keuangan Daerah Reydonnyzar Moenek meminta Pemprov DKI untuk mengurangi anggaran belanja dalam Rapergub APBD 2015. Kepala BPKAD Heru Budi Hartono menilai tidak ada yang aneh dalam pengajuan tersebut.

"Permasalahnnya nyusun gitu nggak bisa sembarangan harus ada datanya. Kalau yang bisa fasilitasi yang kita turunkan. Mungkin ATK (alat tulis kantor) kita turunkan, belanja modal juga. Biaya sewa, misalnya truk sampah, kendaraan operasional DPRD dan peremajaan bus juga," ujar Heru.

Hal ini dikatakannya di Balai Kota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (6/4/2015). Khusus untuk ATK, Heru mengatakan jumlah anggaran yang diajukan sudah berdasarkan penyesuaian kebutuhan.

"Untuk ATK akan kita lihat, kita kan ada gedung baru. Setiap lantai harus ada komputer dan printer. Kita lihat makanya efisiensi bukan nilai rupiah, tetapi kebutuhannya," sambungnya.

"Menurut saya, sekarang dibeli saja semua sesuai kebutuhan unit. Nanti kalau sudah cukup ya tahun depan nggak usah beli. Daripada saya cut, ternyata di kelurahan ternyata printer jelek dan sebagainy," kata mantan Wali Kota Jakarta Utara tersebut.

Heru mengatakan, pendapatan asli daerah (PAD) DKI tinggi. Sehingga, Kemendagri diminta jangan membandingkan anggaran yang telah disusun Pemprov DKI dengan daerah-daerah lainnya yang memiliki PAD lebih rendah.

"Kemendagri tidak bisa membandingkan APBD dengan yang nilainya paling rendah. Harusnya disejajarkan yang PAD-nya Rp 60-70 triliun. Seharusnya Kemendagri membuka satu per satu PAD masing-masing provinsi. Postur daerah lain dengan DKI. Belanja apa, berapa banyak dan PAD-nya berapa banyak," pungkasnya

(aws/jor)