Sebelum Paripurna DPRD DKI Ditutup, Politisi Gerindra Ini Ajukan HMP

Jakarta - Tim angket DPRD DKI menyampaikan kesimpulan adanya pelanggaran Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam pembahasan APBD 2015 dan meminta pimpinan DPRD DKI untuk menindak lanjuti. Saat sidang akan ditutup, seorang politisi Gerindra menginterupsi jalannya sidang.

Interupsi ini dilakukan oleh M Syarif, saat Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi ingin menutup rapat paripurna pemaparan hasil investigasi tim angket DPRD DKI di gedung DPRD, Jalan Kebon Sirih, Jakpus, Senin (6/4/2015).

"Interupsi pimpinan sidang, setelah laporan dari tim angket adanya pelanggaran RAPBD, etika dan norma, untuk menindaklanjuti, sesuai ketentuan 20 orang dari kami sudah mendapatkan tanda tangan dari beberapa teman yang setuju untuk mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP)," kata Syarif melalui pengeras suara.

"Kami mohon ketua mengagendakan pengesahan hak menyatakan pendapat pekan depan," sambungnya.

Ucapannya ini sempat disambut tepuk tangan beberapa orang yang duduk di atas tribun ruang paripurna. Tak diketahui siapa orang yang bersorak tersebut.

Setelah mendengar ucapan Syarif, Prasetyo langsung menutup sidang meski masih ada anggota sidang yang ingin menginterupsi.

Sebelumnya, Ketua Tim Angket Ongen Sangaji mengatakan Gubernur Ahok melakukan sejumlah pelanggaran terkait pembahasan APBD DKI, etika dan norma.

Atas pelanggaran itu, tim angket meminta agar pimpinan DPRD dapat menindaklanjuti hasil temuan tersebut. ‎Apakah akan melanjutkan ke HMP atau hanya memberi teguran, maka sepenuhnya diserahkan pada pimpinan dewan.



(bil/jor)