Alasan Pengacara Fokus di Praperadilan Saat Sutan Hadapi Sidang Perdana

Jakarta - Mantan Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana mendatangi Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) terkait sidang perdana perkara yang menjeratnya. Sutan menghadapi sidang perdana sendirian tanpda didampingi pengacara. Sidang Sutan di PN Tipikor pun ditunda sampai pekan depan.

Tim kuasa hukum Sutan yang dikoordinir oleh Eggi Sudjana malah terlihat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Hari ini memang jadwal sidang perdana praperadilan Sutan di PN Jaksel. Namun berdasarkan pasal 82 KUHAP, praperadilan Sutan dianggap gugur dan diputuskan melalui sidang tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Eggi pun melawan dengan tetap mengajukan praperadilan tersebut. Bahkan dia siap menuntut balik KPK yang dianggap akal-akalan agar praperadilan Sutan gugur.

"Praperadilan itu batal kalau mulai diperiksa, bukan dilimpahkan. Ini kan belum diperiksa," ucap Eggi di PN Jaksel, Jl Ampera Raya, Jakarta Selatan, Senin (6/4/2015).

Ketika disinggung mengenai hadirnya Sutan di PN Tipikor tanpa didampingi kuasa hukum, Eggi menanggapinya dengan santai. Menurutnya, Sutan tidak bisa diperiksa sebab pengacaranya sedang berada di PN Jaksel.

"Lah saya di sini, tidak bisa diperiksa. Kemarin saja KPK tidak hadir juga tidak bisa diperiksa," kata Eggi.

Selain itu, Eggi mengancam akan melaporkan tindakan KPK yang disebutnya sewenang-wenang dengan melimpahkan kasus Sutan ke PN Tipikor padahal sedang mengajukan praperadilan. Eggi menyebut KPK melanggar Pasal 21 UU 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun atau denda paling sedikit Rp 150 juta dan paling banyak 600 juta‎," kata Eggi.






(dha/fjp)