Pengadaan Buku Sekolah oleh Daerah Turunkan Mutu Pendidikan

Pekanbaru - Pengadaan buku untuk sekolah kini tidak lagi ditangai secara nasional. Tapi kini telah dilimpahkan pengadaan buku langsung kepada daerah, sesuai dengan Sistem Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Kondisi itu dinilai mengancam tingkat mutu pendidikan dan memberatkan orang tua murid.Hal itu disampaikan Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Riau Andreas Hery Khahuripan kepada detikcom di ruang kerjanya jalan Hangtuah Ujung, Pekanbaru, Selasa (8/2/2005).Menurutnya, pengadaan buku oleh daerah pada akhirnya akan memperparah mutu pendidikan di Riau. Hal itu dikarenakan pengadaan buku untuk sekolah tidak lagi ditangani secara nasional. Dengan sistim KBK, masing-masing daerah atau sekolah berhak memilih buku dari penerbitan mana yang akan mereka pakai."Kalau sudah begini, maka nantinya masing-masing sekolah bakal memiliki buku standar yang berbeda. Misalnya buku sejarah, bisa saja sekolah yang satu dengan yang lain saling berbeda penerbitannya," kata Andreas.Dari hasil kajian YLKI Riau, kondisi seperti itu justru menjadi ancaman serius bagi pendidikan di Riau khususnya, dan Indonesia umumnya. Hasil kajian itu mencatat ketidakmampuan pendanaan yang minim dan SDM daerah yang masih tertinggal, plus belum adanya aturan standar baku pengadaan buku, akan menjadi faktor utama ambruknya mutu bacaan di Riau."Kita bisa ambil acuan dari sistem yang lama. Di mana buku sekolah masih ditangani langsung oleh Jakarta saja, pendidikan di Riau jeblok. Lebih separuh masyarakat Riau masih belum jebol SD. Apalagi dengan pola yang akan diterapkan sekarang ini, jelas lebih buruk lagi," katanya.Menurut survei YLKI Riau untuk Tahun Ajaran 2002/2003 dan 2003/2004, pola pengadaan buku masih mengacu pada kurikulum 1994 (revisi 1998) dengan pola Tinjauan Instruksional Umum dan Khusus (TIU/TUK). Setiap siswa SD membutuhkan Rp 300.000, SLTP Rp 650.000, dan SLTA berkisar antara Rp 700.000 hingga Rp 1 juta untuk pengadaan buku setiap tahunnya. "Dapat dibayangkan seberapa besar para orang tua siswa mencukupi buku anak anaknya dengan pola KBK ini," tukas Andreas.Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Pekanbaru mengakui pihaknya masih kebingungan menemukan solusi atas penerapan pola KBK. Menurut Kepala Disdikpora Pekanbaru Drs Darius HM, pihaknya bakal kesulitan melakukan sosialisasi atas pengadaan buku dimaksud. "Persoalan utamanya adalah pendanaan. Konsekuensinya, ini akan menjadi perdebatan antara komite, guru dan pihak Diknas," ujarnya.Sedangkan untuk Dinas Pendidikan Provinsi Riau, persoalan pengadaan buku sesuai dengan KBK hanya mampu menggenjot dana pengadaan sebesar Rp 13 miliar. Di samping masih berkutet pada pembangunan fisik, Diknas Riau mengaku masih harus mengalokasikan pendanaan pada peningkatan tenaga terampil dan peningkatan SDM para guru."Memang buku merupakan salah satu kunci tingkat mutu pendidikan. Namum apa boleh buat, untuk pengadaan buku hanya dianggarkan Rp 11 miliar pada APBD 2004 dan Rp 13 miliar pada APBD 2005," kata Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Prof DR Tengku Dahril Msc. (sss/)