Jalan Komjen Badrodin Jadi Kapolri Ditentukan di Rapat Konsultasi

Jakarta - Perjalanan Komjen Badrodin Haiti untuk mendapatkan persetujuan dari DPR sebagai Kapolri tidak langsung mulus di awal. Rapat konsultasi antara DPR dan Presiden Joko Widodo hari ini akan menjadi penentu apakah Indonesia akan segera memiliki Kapolri definitif.

Presiden Joko Widodo telah mengumumkan Komjen Badrodin Haiti sebagai calon Kapolri tunggal pada 18 Februari 2015 silam. Saat itu, Jokowi langsung mengirimkan surat ke DPR untuk meminta persetujuan namun para politikus Senayan sudah memasuki masa reses.

Oleh sebab itu, surat Jokowi soal pencalonan Komjen Badrodin baru dibacakan pada rapat paripurna pembukaan masa sidang III, Senin (23/3/2015) lalu. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah membacakan surat itu yang kemudian mendapat interupsi dari beberapa anggota DPR.

Adalah anggota dari F-PDIP sendiri yang bersuara meminta agar pimpinan DPR meminta penjelasan lebih lanjut dari surat tersebut. Bagian yang dianggap kurang jelas adalah batalnya pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri padahal sudah mendapat persetujuan dari DPR. Selain itu, status tersangka Budi Gunawan juga sudah gugur saat gugatan praperadilannya menang di PN Jaksel.

Komisi III juga sudah melakukan rapat internal yang meminta Presiden Joko Widodo datang ke DPR dan menjelaskan isi suratnya dalam rapat konsultasi. Istana menanggapi bahwa jawaban sudah dipersiapkan serta Presiden sudah mengutus Menko Polhukam dan Menkum HAM untuk memberikan penjelasan.

Tetapi F-PDIP masih berkukuh ingin Jokowi yang hadir langsung ke DPR. Permintaan dari para anggota itu pun kemudian diakomodir oleh pimpinan DPR dengan mengundang Presiden Joko Widodo pada Rabu (1/4). Hanya saja, yang hadir terlebih dahulu adalah Menko Polhukam Tedjo Edi dan Mendagri Tjahjo Kumolo. Keduanya mendiskusikan waktu yang tepat untuk rapat konsultasi.

Rapat konsultasi kemudian disepakati akan berlangsung pada hari ini, Senin (6/4/2015). Presiden Joko Widodo akan hadir pada pukul 10.30 WIB di Ruang Pustakaloka, Gedung Nusantara IV DPR, Senayan, Jakarta Pusat.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menuturkan bahwa rapat konsultasi ini akan menjadi pijakan dari kelanjutan jalan Komjen Badrodin di DPR. Bila penjelasan yang diberikan dapat memuaskan pimpinan DPR, pimpinan fraksi, serta pimpinan Komisi III, maka tidak akan ada aral melintang di hadapan Badrodin.

"Itu (rapat konsultasi) dijadikan bahan untuk proses selanjutnya, kan nanti dibahas. Saya rasa setelah penjelasan ini tidak akan ada masalah," ucap Fadli saat dihubungi lewat telepon, Minggu (5/4/2015).


(imk/bar)