Ruang Publik Dikuasai Tafsir Keliru Jihad, Langkah Pemblokiran Situs Dinilai Tepat

Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memblokir 19 situs yang dianggap menyebarkan paham radikal. Direktur Masyarakat Pengkajian Islam UIN Jakarta, Ali Munhanid menilai langkah Kominfo dinilai tepat.

"Dalam konteks penutupan situs itu karena ruang publik secara umum dikuasi tafsir keliru tentang jihad, saya kira langkah Kominfo ada benarnya mendominasi dalam hal-hal seperti itu," kata Ali dalam diskusi Populi Center dan Smart FM dengan tema 'Mengapa Blokir Situs Online?' di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (4/4/2015).

Namun Ali mengingatkan dalam konteks memerangi penyebaran paham radikal ini, pemerintah harus konsisten dan melakukan penindakan secara berkelanjutan. Jangan hanya dilakukan pada waktu-waktu tertentu saja.

"Fenomena ini sebenarnya fluktuatif, itu yang saya rasakan dari kebijakan pemerintah yang tiba-tiba paranoid lalu tiba-tiba diam lagi. Tidak ada kebijakan yang relatif jangka panjang, fokus pada operasi atau kebijakan yang sifatnya operasional itu juga kadang tidak produktif," ucap Ali.

Dia menyarankan sebaiknya pemerintah dalam hal ini Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memiliki strategi yang lebih mengutamakan dialog. Hal ini dianggap bisa mencegah ruang publik agar tidak disusupi program atau kampanye kekerasan.

Sementara soal peran ISIS, Ali mengatakan hal itu menjadi catatan tersendiri. Dia melihat ada perbedaan reaksi Presiden Jokowi dengan pemerintahan sebelumnya.

"Pak Jokowi kurang memberi perhatian terhadap masalah paham-paham radikal internasional. Fokus pada infrastruktur harus kita dukung tapi bahaya-bahaya ajakan atau operasi gerakan yang menafsirkan jihad keliru menurut saya terlalu jauh untuk bisa ke sana," katanya.

Menurutnya dibandingkan dengan Alqaeda, ISIS masih berupa embrio yang ingin membentuk pemerintahan yang matang. ISIS memang menunjukkan kekerasan dan bisa menaklukan namun tidak bisa memerintah.

"Karena itu saya tidak percaya ISIS akan jadi gerakan bersenjata jangka panjang," ucap Ali.

(slm/nrl)