ICW Desak KPK Telusuri Korupsi di SDN Percontohan IKIP

Jakarta - Indonesian Corruption Wacth (ICW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menindaklanjuti dugaan korupsi sebesar Rp 1,4 miliar yang terjadi di SDN Percontohan IKIP Jakarta.ICW meminta KPK segera memerintahkan Irjen Depdiknas dan BPKP mengaudit laporan keuangan SDN tersebut untuk tahun anggaran 2004/2005.Permintaan ICW itu disampaikan Wakil ICW Agus Sunaryanto yang didampingi dua orang tua murid ke Bagian Pengaduan Masyarakat KPK di Kantor KPK, Jl. Djuanda, Jakarta, Selasa, (8/2/2005). Dikatakan Agus, pihaknya menemukan kejanggalan-kejanggalan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) di SDN tersebut, yaitu ada beberapa dana bantuan dari pemerintah yang tidak dimasukkan dalam APBS 2004/2005, seperti dana block grant yang diperoleh dari Dinas Pendidikan Dasar DKI sebesar Rp 55,2 miliar. Namun dana tersebut tidak dimasukkan dalam APBS."Justru anggaran untuk operasional seperti telepon, listrik dan alat tulis kantor yang seharusnya dibiayai dari block grant justru diambil dari pungutan orang tua siswa. Artinya jelas dari APBS 2004/2005 diduga kepala sekolah dan komite sekolah bekerjasama menggelapkan dana block grant karena pembiayaan seluruhnya dibiayai pungutan orang tua siswa," papar Agus.Selain itu, SDN Percontohan IKIP Jakarta juga melakukan pngutan sumbangan atau biaya pendaftaran penerimaan siswa baru kelas I. Padahal, menurut SK Kepala Dinas Pendidikan Dasar DKI No.168 Tahun 2004, sekolah dilarang memungut sumbangan atau biaya pendaftaran siswa baru kelas I dengan dalih apa pun.SDN Percontohan ini juga masih memungut dana pelaksanaan UAS dari orang tua murid dan itu bertentangan dengan SK Gubernur No. 59/2004 tentang pelaksan UAN dan UAS.Selain itu, pajak penghasilan PPh21 berupa gaji, upah, honorarium dan tunjangan yang seharusnya diambil dari potongan menghasilan kepala sekolah, guru maupun karyawan ternyata justru diambil dari pungutan orangtua siswa. (umi/)