Evaluasi Kemendagri di Pergub Lebih Banyak Dibanding DPRD

Jakarta - Kemendagri sudah memaparkan evaluasi terhadap susunan RAPBD DKI 2015 hari ini. Hal yang paling disoroti adalah belanja pegawai yang begitu tinggi dibandingkan belanja publik. Evaluasi kali ini justru lebih banyak dari pada saat Pemprov DKI menyerahkan RAPBD yang telah melalui proses paripurna DPRD DKI.

"Evaluasinya lebih banyak. Kalau sebelumnya 144 halaman, yang sekarang jadi 280 halaman," kata Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Reydonnyzar Moenoek di Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakpus, Jumat (2/4/2015).

Ia mengatakan bahwa kali ini evaluasi Kemendagri lebih banyak daripada saat mengevaluasi RAPBD yang dibahas Pemprov DKI dengan Kemendagri. Beberapa hal yang dievaluasi yakni belanja pegawai yang tinggi sedangkan belanja publiknya rendah. Belanja pengadaan alat kantor yang ‎mencapai Rp 4 triliun.

"Rp 4 triliun hanya untuk habis beli mebel, beli komputer. Sementara untuk jalan cuma Rp 2,9 triliun. Kan sangat tidak rasional," sambungnya.

Karena itu, ia meminta agar RAPBD DKI diperbaiki dan diseimbangkan antara belanja pegawai dan kepentingan publik.

"Setidaknya belanja publik harus 70 persen," pungkasnya

(bil/kff)