Soal Dana Partai Rp 1 Triliun, CSIS Sebut Setahun PDIP Habiskan Rp 36 M

Jakarta - Wacana Menteri Dalam Negeri memberikan santunan kepada parpol sebesar Rp 1 triliun rupanya jauh dari angka minimal yang digunakan partai tua seperti PDIP. Berdasarkan sensus CSIS, partai sebesar PDIP hanya mengeluarkan minimal Rp 3 miliar per bulan untuk biaya operasionalnya.

"Masalah pendanaan partai dari eksrapolasi didapatkan PDIP seluruh Indonesia kebutuhan minimalnya Rp 3 miliar per bulan. Rp 36 miliar per tahun, paling tidak untuk administrasi, gaji pegawai dan sebagainya," kata peneliti CSIS, Philip Vermonte.

Philip menyampaikan hal ini dalam rilis 'Hasil Sensus Nasional Ketua Parpol di 34 Provinsi dan 514 Kab/Kota 2015: PDIP' yang digelar di kantor CSIS, Jl Tanah Abang III, Jakarta Pusat, Rabu (1/4/2015). Turut hadir Ketua DPP PDIP Andreas Pareira dan Maruarar Sirait.

"Paling tidak ini bisa jadi basis mendiskusikan partai harusnya didanai berapa oleh negara, karena wacana Rp 1 triliun dari Pak Tjahjo. Untuk seukuran PDIP itu Rp 3 miliar per bulan untuk seluruh kantornya,"‎ ujar Philip.

Kemudian, sensus juga menunjukan fisik infrastruktur PDIP, seperti gedung, kantor atau pegawai yang digaji, tak mengalami perkembangan signifikan. Padahal PDIP menjadi salah satu partai tertua di Indonesia sejak masa reformasi dan pernah berkuasa di tahun 1999-2004.

"Tidak memikirkan perkembangan partai secara institusional. Apalagi kalau mau disubsidi negara, lalu rekrutmen juga tidak berjalan baik di daerah‎," ucap Philip.

"Sebagai partai lama, rekrutmen kepemimpinan partai pada tingkat lokal lemah. Hal ini dilihat dari data sensus bahwa 11,7 persen dari jumlah ‎ketua PDIP di seluruh Indonesia baru menjadi anggota partai dalam 5 tahun terakhir," tambah Philip.

Sensus ini dilakukan di 34 provinsi dan 541 kabupaten/kota‎ dengan metode wawancara terstruktur tatap muka para ketua DPD dan DPC. Sensus ini dilaksanakan pada tanggal 16 Februari-19 Februari 2015, melibatkan 2.000 ketua PDIP di daerah.

"Ini bukan opini publik tapi pandangan langsung subjektif ketua PDIP di daerah. Jadi berbeda, 90 persen target tercapai, jada saya kira ini representatif," kata Philip.


(vid/erd)