Mengungkap Skandal Segitiga dalam Kasus Korupsi UPS

Jakarta - Seperti kasus korupsi lainnya, perkara pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) di DKI Jakarta juga diduga kuat melihatkan banyak pihak. Keberanian Bareskrim Polri diuji untuk membongkar skandal segitiga yang menggawangi kongkalikong ini.

Keganjilan pengadaan UPS ini terbongkar setelah ditemukan anggaran 'siluman' pada APBD 2014 yang diduplikasi di RAPBD 2015. Padahal Pemprov DKI tidak pernah mengajukan anggaran untuk UPS yang diperuntukkan ke sekolah menengah yang ada di Jakarta.

Belakangan setelah ditelusuri, bukan hanya anggaran siluman itu saja yang bermasalah, penggunaan dana itu pun penuh persoalan. Pengadaan UPS, khususnya di Jakarta Barat dan Jakarta Pusat, diduga kuat terjadi korupsi di dalamnya.

Bareskrim Polri yang menyelidiki kasus ini pun menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan di Jakbar Alex Usman dan PPK di Jakpus Zainal Soleman sebagai tersangka kasus korupsi UPS. Dua orang itu diduga melakukan penyalahgunaan wewenang untuk memenangkan perusahaan tertentu dalam tender tersebut.

Sampai saat ini baru Alex dan Zainal yang jadi tersangka di Bareskrim Polri. Namun badan yang dipimpin oleh Komjen Budi Waseso itu sudah mengantongi peta kasus ini secara keseluruhan. Selain dua tersangka yang merupakan pihak eksekutif, penyidik mendapatkan keterlibatan dua pihak lainnya.

Pihak Polri menyatakan dana UPS tak akan cair jika tak ada persetujuan dari pihak legislatif dalam hal ini DPRD DKI Jakarta. Penyidik juga menduga ada keterlibatan pihak pengusaha yang sangat diuntungkan dengan proses tender yang digiring dari awal itu.

Modus korupsi pengadaan UPS pada APBD 2014 itu memang tidak hanya melibatkan PPK semata tapi juga perusahaan pemenang lelang ikut di dalamnya. PPK dan perusahaan pemenang lelang bersekongkol untuk menentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), bukan dari survei ke pasar melainkan dari tiga perusahaan distributor saja.

Yang menarik, tiga perusahaan distributor itu juga merupakan pemasok dan pemberi surat dukungan bagi perusahaan peserta dan pemenang tender lainnya. Tak hanya itu saja, agar dapat semakin menggiring proyek ini ke perusahaan tertentu, PPK mengarahkan spesifikasi teknis UPS yang hanya dimiliki oleh perusahaan itu-itu saja.

Terkait dengan keterlibatan pihak lain itu, anggota DPRD DKI dan pihak pengusaha yang menjadi distributor akan segera dipanggil. "Ada hubungannya antara pihak Pemda eksekutif, distributor pengusaha, kemudian dari pihak legislatif sebagai pihak yang mengusulkan program itu masuk sehingga bisa dicairkan," kata Kabagpenum Polri Kombes Rikwanto di kantornya, Jl Trunojoyo, Jakarta Selatan, Selasa (31/3/2015) kemarin.

"Itu kaitannya ke situ semua karena kalau tidak ada kaitannya dengan itu semua, tidak akan terjadi sebuah program UPS diterima dan bisa cair anggarannya. Tapi tunggu nanti pemeriksaannya," sambung Rikwanto.

Akankah Bareskrim mengusut tuntas pihak-pihak lain itu? Kita tunggu saja.


(fjp/nrl)