Mengusik Jokowi, PDIP Dinilai Arogan

Jakarta - Menjelang kongres di Bali, elite PDIP mulai mengusik kebijakan Presiden Joko Widodo yang melarang menteri merangkap jabatan di parpol. Upaya perlawanan ini dinilai sebagai bentuk arogansi partai banteng moncong putih.

"Ini bukan hanya arogan tapi pembangkangan pada kebijakan Presiden," kata pengamat politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio, kepada wartawan, Rabu (1/4/2015).

Hal ini disayangkan karena kebijakan Jokowi membebaskan kabinet dari pengurus parpol sudah tepat. Sehingga menteri bisa bekerja dengan baik tanpa terbebani urusan parpol.

"Sehingga menteri dapat fokus pada program untuk rakyat," katanya.

Bila PDIP ngotot agar menteri boleh rangkap jabatan di parpol, maka muncul sejumlah pertanyaan. Pertanyaan pertama apakah kader potensial PDIP sudah habis di kabinet sehingga mereka harus merangkap jabatan di parpol?

"Lalu ada motif ingin memperkaya parpol melalui jalur jabatan menteri?" tanya Hendri.

Sejumlah elite PDIP yang mendorong Puan Maharani kembali menjabat posisi penting di PDIP melawan aturan main Jokowi tersebut. Mereka menilai Jokowi seharusnya tak alergi terhadap parpol karena menjadi presiden juga menggunakan kendaraan parpol.

Mereka menilai larangan tersebut tidak relevan. "Itu kan kata Pak Jokowi. Kita jadi dewan, urus partai mampu. Jadi bupati urus partai, mampu. Tidak ada relevansinya. Jadi pengurus partai sambil urus eksekutif, itu bisa jadi efektif pada aspek legitimasi dan dukungan politik sehingga tidak mudah diganggu," kata politikus PDIP Arif Wibowo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (31/3/2015).


(van/nrl)