Muncul Wacana Justice Collaborator Tak Lagi Jadi Syarat Remisi

Jakarta - Di tengah-tengah wacana mengenai penghapusan pengetatan pemberian remisi untuk koruptor, muncul wacana penghapusan justice collaborator sebagai syarat pemberian remisi. Wacana ini pun sudah menjadi perhatian Menkum Yasonna Laoly.

"Lho, wacana itu kan sedang berkembang luas di kampus-kampus. Sudah lama itu," kata Yasonna mengenai munculnya wacana penghapusan justice collaborator sebagai syarat pemberian remisi.

Hal itu disampaikan di Surakarta, Jawa Tengah, Rabu (1/4/2015). Yasonna tak jelas menjawab mengenai apakah Kementerian yang dipimpinnya akan menindaklanjuti wacana itu. Menurutnya itu kewenangan dari komisi hukum (Komisi 3) DPR RI.

"Komisi III yang bisa menjawab itu," ujarnya.

Justice collaborator adalah pelaku yang mau kooperatif terhadap penegak hukum dan membuka lebar kasus yang terkait dengannya. Selama ini justice collaborator sangat membantu dalam pengungkapan kasus tak terkecuali kasus korupsi.

Tuntutan yang rendah dan diikuti vonis yang lebih ringan serta kemudahan pemberian remisi, selama ini dijadikan imbalan bagi para justice collaborator karena mau membuka kasus yang menjeratnya.

Terkait rencana direvisinya PP nomor 99 tahun 2012 yang salah satunya tentang remisi koruptor, Yasonna menilai sekarang bukan saat yang tepat untuk membahasnya. Ia merasa saat ini situasi politik tanah air belum kondusif untuk membahas hal tersebut.

"Ya ini kita hold dulu lah. Sedang ada kegaduhan politik sebegitu besar seperti ini. Wacana itu harus dibicarakan nanti," jelasnya.


(rna/fjp)