.webp)
Permohonan bantuan dana hibah itu salah satunya diajukan oleh Wali Kota Bekasi Rahmat Efendi. Ia mengharapkan bantuan dana hibah Rp 412 miliar. Jika dana itu dikabulkan, Bekasi akan membenahi sektor infrastruktur sebagai wilayah penyangga DKI Jakarta.
Selain Bekasi, Wali Kota Tangerang Airin Rachmi Diany Wardhana pernah mempertanyakan bantuan dari Pemprov DKI Jakarta sebesar Rp 70 miliar untuk pembangunan Terminal Pondok Cabe, Pamulang. Ada juga permintaan bantuan dana hibah dari daerah Bogor untuk perbaikan jalan rusak.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia bahkan telah memberi jawaban atas permintaan dari Wali Kota Bekasi maupun Wali Kota Tangerang Selatan. Ahok bersedia merealisasikannya dan berharap pembangunan Jakarta dan daerah mitra bisa setara.
Berikut 3 aksi Ahok:
|
|
1. Bekasi 'Request' Rp 412 Milar
|
|
"Kalau yang saya tahu hanya Rp 96 Miliar, akan tetapi sekarang ini Gubernur (Ahok-red) memiliki kewenangan sendiri, karena yang kita minta Rp 412 miliar, akan tetapi Rp 412 miliar itu belum disetujui Gubernur," ujar Walikota Bekasi, Rahmat Efendi kepada wartawan di Pemkot Bekasi, Jl Ahmad Yani, Senin (30/3/2015).
Rencananya pengajuan dana hibah ke DKI jakarta sendiri untuk perbaikan jalan dan pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan. Beberapa proyek yang diprogramkan adalah pelebaran jalan Kalimalang hingga Bekasi Selatan, lalu perbaikan jalan Jati Asih.
"Kita mengajukan berdasarkan program," tuturnya.
Pria yang akrab disapa Emend ini tidak tahu apakah hibah dari Jakarta bisa terealisasi. Pasalnya konflik R-apbd 2015 sendiri tengah jadi sorotan publik. "Terakhir bicara dengan Bappeda Gubernur meminta untuk disamakan dengan daerah lain. Kalau benar nanti dapat dana hibah Rp 300 miliar saya akan sembah sujud artinya ini sangat luar biasa," tandasnya.
Dalam kesempatan terpisah, Ahok siap memenuhi permintaan Pemkot Bekasi. "Selama DED (Detailed Engineering Design)-nya oke, kita kasih. Kan seperti Kota Tangerang dia mau minta Rp 1,2 triliun kita kasih selama DED-nya ada," kata Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (31/3/2015).
"Jadi prinsip kebijakan DKI sekarang, kita memperluas wilayah tapi bukan kekuasaan melainkan tanggung jawab. Yang namanya transportasi, banjir dan macet semua hubungannya sama sekitar ini. Sedangkan keuangan daerah terbatas," lanjutnya.
Ahok menyebut pihaknya tidak akan segan mengucurkan dana hibah ke daerah-daerah penyangganya guna membangun infrastruktur yang baik. Sehingga, ke depannya antara pembangunan DKI dan daerah mitra bisa setara.
"Kenapa kita tidak perbaikan jalan inspeksi Daan Mogot kalau tidak sampai tembus Tangerang kan percuma. Terus Lebak Bulus dibongkar ada Terminal Pondok Cabe, Tangsel kalau kita nggak mau bagusin jalan ke situ kita juga yang menderita. Toh orang yang kerja di Jakarta rata-rata tinggal di daerah-daerah mitra. Misalkan kita mau lebarin jalan tembus ke Bekasi, kalau Bekasinya nggak (bagus) percuma kayak putus," terang Ahok.
"Kita mau bikin seolah-olah wilayah ini tanpa batas. Jadi kamu nggak ngerasa wilayah berbatas, kecuali ada papannya ya. Jalannya, sungainya, elevated bus-nya semua sama. Nah itu tanggung jawab DKI, tapi kekuasaannya tetap milik mereka. Itu konsep megapolitannya DKI," imbuh dia.
Mantan Bupati Belitung Timur itu menyebut perbaikan infrastruktur daerah mitra merupakan bagian dari tanggung jawab DKI sebagai Ibu Kota. Akan tetapi, dia tidak ingin mengambil kekuasaan daerah-daerah tersebut untuk menjadikan Ibu Kota memiliki posisi yang kuat.
1. Bekasi 'Request' Rp 412 Milar
|
|
"Kalau yang saya tahu hanya Rp 96 Miliar, akan tetapi sekarang ini Gubernur (Ahok-red) memiliki kewenangan sendiri, karena yang kita minta Rp 412 miliar, akan tetapi Rp 412 miliar itu belum disetujui Gubernur," ujar Walikota Bekasi, Rahmat Efendi kepada wartawan di Pemkot Bekasi, Jl Ahmad Yani, Senin (30/3/2015).
Rencananya pengajuan dana hibah ke DKI jakarta sendiri untuk perbaikan jalan dan pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan. Beberapa proyek yang diprogramkan adalah pelebaran jalan Kalimalang hingga Bekasi Selatan, lalu perbaikan jalan Jati Asih.
"Kita mengajukan berdasarkan program," tuturnya.
Pria yang akrab disapa Emend ini tidak tahu apakah hibah dari Jakarta bisa terealisasi. Pasalnya konflik R-apbd 2015 sendiri tengah jadi sorotan publik. "Terakhir bicara dengan Bappeda Gubernur meminta untuk disamakan dengan daerah lain. Kalau benar nanti dapat dana hibah Rp 300 miliar saya akan sembah sujud artinya ini sangat luar biasa," tandasnya.
Dalam kesempatan terpisah, Ahok siap memenuhi permintaan Pemkot Bekasi. "Selama DED (Detailed Engineering Design)-nya oke, kita kasih. Kan seperti Kota Tangerang dia mau minta Rp 1,2 triliun kita kasih selama DED-nya ada," kata Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (31/3/2015).
"Jadi prinsip kebijakan DKI sekarang, kita memperluas wilayah tapi bukan kekuasaan melainkan tanggung jawab. Yang namanya transportasi, banjir dan macet semua hubungannya sama sekitar ini. Sedangkan keuangan daerah terbatas," lanjutnya.
Ahok menyebut pihaknya tidak akan segan mengucurkan dana hibah ke daerah-daerah penyangganya guna membangun infrastruktur yang baik. Sehingga, ke depannya antara pembangunan DKI dan daerah mitra bisa setara.
"Kenapa kita tidak perbaikan jalan inspeksi Daan Mogot kalau tidak sampai tembus Tangerang kan percuma. Terus Lebak Bulus dibongkar ada Terminal Pondok Cabe, Tangsel kalau kita nggak mau bagusin jalan ke situ kita juga yang menderita. Toh orang yang kerja di Jakarta rata-rata tinggal di daerah-daerah mitra. Misalkan kita mau lebarin jalan tembus ke Bekasi, kalau Bekasinya nggak (bagus) percuma kayak putus," terang Ahok.
"Kita mau bikin seolah-olah wilayah ini tanpa batas. Jadi kamu nggak ngerasa wilayah berbatas, kecuali ada papannya ya. Jalannya, sungainya, elevated bus-nya semua sama. Nah itu tanggung jawab DKI, tapi kekuasaannya tetap milik mereka. Itu konsep megapolitannya DKI," imbuh dia.
Mantan Bupati Belitung Timur itu menyebut perbaikan infrastruktur daerah mitra merupakan bagian dari tanggung jawab DKI sebagai Ibu Kota. Akan tetapi, dia tidak ingin mengambil kekuasaan daerah-daerah tersebut untuk menjadikan Ibu Kota memiliki posisi yang kuat.
2. Airin Tanyakan Bantuan Rp 70 Miliar
|
|
"Kami tanyakan bantuan keuangan untuk Tangsel nilainya Rp 70 miliar untuk Terminal Pondok Cabe karena kami melihat di lapangan sudah banyaknya angkutan bus yang lainnya masuk ke Terminal Pondok Cabe karena hilangnya Terminal Lebak Bulus. Harapan kami memastikan apakah bantuan keuangan ini ada dan tidak masalah," kata Airin.
Hal ini disampaikannya di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (26/3/2015) usai bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok). Pertemuan tersebut berlangsung di ruang kerja Ahok selama sekitar 30 menit.
"Alhamdulillah dijawab Pak Gubernur dan jajaran DKI. Jadi segera kami tunggu surat dari Pak Gubernur, sehingga itu menjadi dasar penjabaran perubahan APBD kita melakui peraturan Wali Kota, karena kita berharap 2015 ini Terminal Pondok Cabe efektif digunakan dan 2016 insya Allah akan mendapat bantuan dari pusat," lanjutnya.
Airin menargetkan pembangunan terminal dilakukan dalam 2 tahap, dimulai dari 2015 hingga 2016 mendatang. Dia pun diminta Ahok untuk menyerahkan proposal pembangunan Terminal Pondok Cabe ke Pemprov DKI agar dapat segera ke KUA PPAS.
"Pak Gubernur menyampaikan segera buatkan proposal kepada DKI dan akan dimasukkan ke KUA PPAS sebagai bantuan keuangan yang sama seperti tahun 2014. Nilai pastinya Rp 74,8 miliar untuk terminal dan lainnya untuk penanganan banjir, pembuatan tanggul," terang Airin.
Dia menyebut pihaknya hingga kini masih memiliki kendala terhadap jalan akses masuk menuju Terminal Pondok Cabe yang terlalu sempit. Airin juga sudah berkoordinasi dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) setempat
"Salah satu kendala kami di lapangan yaitu untuk masuk akses itu kan masih kecil jalannya, Jl Kemiri, tadi saya sudah sampikan dan tanyakan kepada PPK apakah mungkin kami mendapatkan bantuan keuangan untuk pembebasan lahan. Namun karena keterbatasan anggaran dan Pak Gub menyampaikan buatkan saja proposalnya untuk dimasukan ke tahun 2016 nanti akan dibahas untuk melihat kesesuaian aturan," sambungnya.
"(Besaran anggaran untuk pembebasan lahan) Masih dihitung nanti segera kami masukkan ke proposal," ucap Airin.
Saat ini, istri Tubagus Chaeri Wardhana tersebut menyebut Terminal Pondok Cabe hanya memiliki 2 lajur. Sementara menurutnya karena kondisi yang sudah mulai ramai alangkah ideal jika memiliki 4-6 lajur bus.
"Sekarang baru 2 lajur, kita berharap nanti bisa 4 lajur bahkan yang lebih ideal 6 lajur. Bisa kita lihat di situ peralihan dari Terminal Lebak Bulus dan Terminal Pondok Cabe kan juga nanti terlintasi oleh jalan Tol Serpong-Cinere," tuturnya.
"Dan nanti ada bukaannya jadi tidak hanya antar kota saja tetapi juga antar provinsi nanti terminal tersebut," pungkas Airin.
Menanggapi pertanyaan Airin, Ahok memastikan Kota Tangsel akan menerima bantuan dana hibah sebesar Rp 74,8 miliar, dengan rincian Rp 64,8 miliar untuk pembangunan Terminal Pondok Cabe dan sisanya untuk penanggulangan banjir serta pembuatan tanggul.
"Dia (Airin) ingin dapat kepastian bantuan (dana hibah) dari kami masuk nggak. Kalau masuk nanti akan dia masukin ke APBD Perubahan. Tangsel APBD Perubahannya terakhir tanggal 30 jadi mastiin dapat apa nggak. Kita sih jamin dapat," ujar Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakpus, Kamis (26/3/2015).
Ahok menjelaskan, imbas dari pembongkaran Terminal Lebak Bulus untuk MRT membuat bus-bus 'lari' ke Terminal Pondok Cabe. Sementara, akses jalan menuju terminal masih sempit.
"Setelah Lebak Bulus dibongkar, bus pindah ke Pondok Cabe di Tangsel. Jalannya sempit, dia mau bikin perbesar jalannya. Uangnya darimana? Nah, kita akan bantu," terangnya.
Dana hibah itu memang sudah dialokasikan Pemprov dalam RAPBD 2015. Namun karena menggunakan Pergub, maka harus disesuaikan kembali dengan pagu anggaran APBD 2014.
Lanjut Ahok, Kota Tangerang seharusnya mendapat dana hibah paling besar dibanding daerah penyangga lainnya yakni Rp 1,2 triliun. Hal itu diurungkannya lantaran sang Wali Kota belum siap menyerahkan DED (Detailed Engineering Disaign) untuk jalan layang bagi jalur TransJ.
"Sebetulnya yang paling besar dapat itu Kota Tangerang cuma dia belum siap untuk bikin DED jalan layang. Kita akan kasih itu saja Rp 1,2 triliun," kata Ahok.
2. Airin Tanyakan Bantuan Rp 70 Miliar
|
|
"Kami tanyakan bantuan keuangan untuk Tangsel nilainya Rp 70 miliar untuk Terminal Pondok Cabe karena kami melihat di lapangan sudah banyaknya angkutan bus yang lainnya masuk ke Terminal Pondok Cabe karena hilangnya Terminal Lebak Bulus. Harapan kami memastikan apakah bantuan keuangan ini ada dan tidak masalah," kata Airin.
Hal ini disampaikannya di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (26/3/2015) usai bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok). Pertemuan tersebut berlangsung di ruang kerja Ahok selama sekitar 30 menit.
"Alhamdulillah dijawab Pak Gubernur dan jajaran DKI. Jadi segera kami tunggu surat dari Pak Gubernur, sehingga itu menjadi dasar penjabaran perubahan APBD kita melakui peraturan Wali Kota, karena kita berharap 2015 ini Terminal Pondok Cabe efektif digunakan dan 2016 insya Allah akan mendapat bantuan dari pusat," lanjutnya.
Airin menargetkan pembangunan terminal dilakukan dalam 2 tahap, dimulai dari 2015 hingga 2016 mendatang. Dia pun diminta Ahok untuk menyerahkan proposal pembangunan Terminal Pondok Cabe ke Pemprov DKI agar dapat segera ke KUA PPAS.
"Pak Gubernur menyampaikan segera buatkan proposal kepada DKI dan akan dimasukkan ke KUA PPAS sebagai bantuan keuangan yang sama seperti tahun 2014. Nilai pastinya Rp 74,8 miliar untuk terminal dan lainnya untuk penanganan banjir, pembuatan tanggul," terang Airin.
Dia menyebut pihaknya hingga kini masih memiliki kendala terhadap jalan akses masuk menuju Terminal Pondok Cabe yang terlalu sempit. Airin juga sudah berkoordinasi dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) setempat
"Salah satu kendala kami di lapangan yaitu untuk masuk akses itu kan masih kecil jalannya, Jl Kemiri, tadi saya sudah sampikan dan tanyakan kepada PPK apakah mungkin kami mendapatkan bantuan keuangan untuk pembebasan lahan. Namun karena keterbatasan anggaran dan Pak Gub menyampaikan buatkan saja proposalnya untuk dimasukan ke tahun 2016 nanti akan dibahas untuk melihat kesesuaian aturan," sambungnya.
"(Besaran anggaran untuk pembebasan lahan) Masih dihitung nanti segera kami masukkan ke proposal," ucap Airin.
Saat ini, istri Tubagus Chaeri Wardhana tersebut menyebut Terminal Pondok Cabe hanya memiliki 2 lajur. Sementara menurutnya karena kondisi yang sudah mulai ramai alangkah ideal jika memiliki 4-6 lajur bus.
"Sekarang baru 2 lajur, kita berharap nanti bisa 4 lajur bahkan yang lebih ideal 6 lajur. Bisa kita lihat di situ peralihan dari Terminal Lebak Bulus dan Terminal Pondok Cabe kan juga nanti terlintasi oleh jalan Tol Serpong-Cinere," tuturnya.
"Dan nanti ada bukaannya jadi tidak hanya antar kota saja tetapi juga antar provinsi nanti terminal tersebut," pungkas Airin.
Menanggapi pertanyaan Airin, Ahok memastikan Kota Tangsel akan menerima bantuan dana hibah sebesar Rp 74,8 miliar, dengan rincian Rp 64,8 miliar untuk pembangunan Terminal Pondok Cabe dan sisanya untuk penanggulangan banjir serta pembuatan tanggul.
"Dia (Airin) ingin dapat kepastian bantuan (dana hibah) dari kami masuk nggak. Kalau masuk nanti akan dia masukin ke APBD Perubahan. Tangsel APBD Perubahannya terakhir tanggal 30 jadi mastiin dapat apa nggak. Kita sih jamin dapat," ujar Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakpus, Kamis (26/3/2015).
Ahok menjelaskan, imbas dari pembongkaran Terminal Lebak Bulus untuk MRT membuat bus-bus 'lari' ke Terminal Pondok Cabe. Sementara, akses jalan menuju terminal masih sempit.
"Setelah Lebak Bulus dibongkar, bus pindah ke Pondok Cabe di Tangsel. Jalannya sempit, dia mau bikin perbesar jalannya. Uangnya darimana? Nah, kita akan bantu," terangnya.
Dana hibah itu memang sudah dialokasikan Pemprov dalam RAPBD 2015. Namun karena menggunakan Pergub, maka harus disesuaikan kembali dengan pagu anggaran APBD 2014.
Lanjut Ahok, Kota Tangerang seharusnya mendapat dana hibah paling besar dibanding daerah penyangga lainnya yakni Rp 1,2 triliun. Hal itu diurungkannya lantaran sang Wali Kota belum siap menyerahkan DED (Detailed Engineering Disaign) untuk jalan layang bagi jalur TransJ.
"Sebetulnya yang paling besar dapat itu Kota Tangerang cuma dia belum siap untuk bikin DED jalan layang. Kita akan kasih itu saja Rp 1,2 triliun," kata Ahok.
3. Jalan Rusak di Bogor
|
|
Bagaimana dengan Kabupaten Bogor melihat parahnya kerusakan jalan sepanjang Jalan Pahlawan, Cibinong menuju Kecamatan Rumpin, Jawa Barat?
"Kan kita bilang Kabupaten Bogor ajukan bantuan biar kita bantu," ujar Ahok usai meninjau kandang pembibitan sapi di PT KAR, Rumpin, Bogor, Jawa Barat, Jumat (27/3/2015).
Dirinya mengatakan memang ada usulan perbaikan jalan dari Pemda Kabupaten Bogor. Namun bukan jalan berlubang yang dilaluinya tersebut.
"Ada (proposal) tapi bukan jalan ini," terangnya.
Meski demikian, Ahok berniat ingin membantu perbaikan jalan-jalan berlubang itu. Sebab ini menjadi kendala yang bisa menghambat aktivitas warga sekitar sehari-harinya.
"Nggak apa-apa kita bantu saja, bikin mulus aja. Pelan-pelan," tutup Ahok.
3. Jalan Rusak di Bogor
|
|
Bagaimana dengan Kabupaten Bogor melihat parahnya kerusakan jalan sepanjang Jalan Pahlawan, Cibinong menuju Kecamatan Rumpin, Jawa Barat?
"Kan kita bilang Kabupaten Bogor ajukan bantuan biar kita bantu," ujar Ahok usai meninjau kandang pembibitan sapi di PT KAR, Rumpin, Bogor, Jawa Barat, Jumat (27/3/2015).
Dirinya mengatakan memang ada usulan perbaikan jalan dari Pemda Kabupaten Bogor. Namun bukan jalan berlubang yang dilaluinya tersebut.
"Ada (proposal) tapi bukan jalan ini," terangnya.
Meski demikian, Ahok berniat ingin membantu perbaikan jalan-jalan berlubang itu. Sebab ini menjadi kendala yang bisa menghambat aktivitas warga sekitar sehari-harinya.
"Nggak apa-apa kita bantu saja, bikin mulus aja. Pelan-pelan," tutup Ahok.
Halaman 2 dari 8
