Korban Salah Tangkap Diganti Rp 1 Juta Tidak Membuat Efek Jera Aparat

- detikNews
Rabu, 01 Apr 2015 08:10 WIB
ilustrasi (ari saputra/detikcom)
Jakarta - Misbakhun menjadi salah satu korban peradilan sesat dan sempat menghuni penjara selama satu tahun lebih tanpa dosa. Anggota DPR itu menilai ganti rugi Rp 1 juta tidak menghargai HAM dan memberikan preseden buruk terhadap proses penegakan hukum.

"Kalau jumlah sanksinya hanya kecil maka pelanggaran atas sanksi tidak menimbulkan efek jera kepada aparat yang melakukan, bahkan menjadi preseden diulangi kesalahan yang sama oleh aparat penegak hukum di tempat lain dengan waktu yang berbeda," kata Misbakhun saat dihubungi detikcom, Rabu (1/3/2015).

Untuk itu ganti rugi yang diberikan oleh negara atas kesalahan aparat penegak hukum yang salah atau pun melakukan kelalaian menjalankan tugas sebagai aparat penegak hukum maka prinsip pemberian ganti ruginya juga harus sejalan dengan hak asasi manusia (HAM).

Ganti rugi harus memperhatikan aspek material dan moril yang telah dialami oleh setiap warga negara yang telah menjadi korban kesalahan aparat penegak hukum baik itu karena unsur kelalaian maupun unsur kesalahan penegakan hukum aparat.

Menurut Misbakhun, pasal 9 ayat 1 PP Nomor 27 tahun 1983 sudah tidak sejalan lagi dengan prinsip penegakan hukum Indonesia saat ini, di mana demokrasi sudah menjadi prinsip bernegara dan hak asasi manusia dihormati sebagai bagian dari membangun prinsip demokrasi modern yang konstitusional. Dalam pasal itu, ganti rugi bagi tersangka/terdakwa/terpidana yang tidak bersalah diberi ganti rugi Rp 5 ribu hingga Rp 1 juta.

"Untuk itu PP tersebut harus diubah tidak hanya karena sudah dimakan oleh jaman dalam hal-hal yang prinsip tadi tetapi juga harus diubah isinya untuk membangun sebuah upaya penegakan hukum yang memberikan penghargaan pada hak asasi manusia," cetus Misbakhun.

Menurut anggota DPR yang baru dipindahkan ke Komisi III itu, saat ini prinsip sebagai negara demokrasi dikembangkan dan dianut oleh bangsa Indonesia. Sebagai negara demokrasi, prinsip penghargaan terhadap hak asasi manusia dalam penegakan hukum menjadi adalah hal yang utama disamping prinsip kebebasan dalam berpendapat.

"Oleh karena itu, saat ini sudah tidak boleh lagi ada aturan yang melanggar prinsip-prinsip penegakan hak asasi tersebut. Karena itu apabila ada kesalahan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam menegakkan hukum negara maka prosesnya harus berlandaskan pada prinsip-prinsip penegakan hukum yang ada di negara demokrasi dimana penghargaan terhadap hak asasi manusia harus di kedepankan," papar Misbakhun.

Apabila ada kesalahan aparat penegak hukum dalam menjalan peran sesuai fungsi dan tugas maka negara harus ikut bertanggungjawab dengan atas kesalahan tersebut karena aparat sedang menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum untuk menegakkan hukum negara. Di samping juga membangun kultur penegakan hukum oleh aparat yang juga memberikan penghargaan pada prinsip dan prosedur yang ada di KUHAP.

"Isi perubahan atas pasal 9 ayat 1 PP Nomor 27 Tahun 1983 adalah hal yang prinsip dan mendasar disesuaikan dengan ganti rugi material dan moril yang jumlahnya disesuaikan dengan prinsip ganti rugi yang setara dengan profesi orang yang menjadi korban salah tangkap aparat tersebut dan disesuaikan dengan dampak dan akibat kerugian moral dan imaterial yang disebabkan oleh salah tangkap aparat tersebut," beber Misbakhun.

Misbakhun dipenjara tanpa dosa dengan tuduhan pembobolan bank atas laporan Andi Arief. Belakangan tuduhan itu tidak terbukti dan Misbakhun dibebaskan di tingkat Peninjauan Kembali (PK).

Soal PP 27/1983 ini juga didorong untuk diubah oleh Jaksa Agung Prasetyo. Menurutnya ganti rugi Rp 5 ribu-Rp 1 juta tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini.

"Memang revisi perlu mengikuti perkembangan zaman, kan itu sudah bertahun-tahun," kata Jaksa Agung Prasetyo saat berbincang dengan detikcom, Minggu (29/3/2015).


(asp/ahy)