"Betul, saya juga sudah melakukan survei. Karena ada juga yang membuat film dokumenter (Jogja Asat)," ujar Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X di gedung DPRD DIY, Jalan Malioboro, Yogyakarta, Selasa (31/3/2015).
Dia menyindir pemerintah kota (Pemkot) dan pemerintah kabupaten (Pemkab) di Yogyakarta hanya mengejar Pendapat Asli Daerah (PAD).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sultan mengaku mengingat peirizinan bukan di Pemerintah Provinsi DIY, maka pihaknya melakukan koordinasi dengan Pemkot dan Pemkab.
"Gubernur adalah koordinator, wong mereka (Walikota dan Bupati) dipilih langsung oleh rakyat. Saya sudah koordinasi mbok jangan sekedar PAD. Nyatanya (izin) tetap keluar terus," kata Sultan.
Dia juga menyayangkan Pemkot dan Pemkab yang seolah tak mau tahu dengan keluhan masyarakat terkait masalah ketersediaan air tanah. Salah satu wilayah yang menjadi perhatiannya adalah kawasan di belakang Hotel Ambarukmo.
"(Harapannya) Pemda peduli pada masyarakat, mau dengar masyarakat. Jangan hanya mau ngomong PAD," tuturnya.
(sip/hat)










































