Anggota FPKS DPRD Riau Tolak Hadiri Porwanas
Selasa, 08 Feb 2005 12:54 WIB
Pekanbaru - Hari Pers Nasional (HPN) yang diwarnai dengan Pekan Olahraga Wartawan ({Porwanas) akan dibuka Presiden SBY, Rabu (9/2/2005). Meski dibuka RI-1, namun tidak seluruh anggota DPRD Riau sepakat menghadirinya. Sejumlah anggota Fraksi PKS (FPKS) menolak untuk menghadiri acara tersebut.HPN diselenggarakan di Gedung DPRD Riau, Jl Sudirman Pekanbaru. Anggota DPRD yang tidak hadir menunjuk penggunaan dana rakyat yang menghabiskan Rp 6 miliar untuk mengongkosi momen itu."HPN/Porwanas adalah hak intern organisasi wartawan. Dan silakan saja mereka gelar acara tersebut. Tapi, selaku wakil rakyat secara pribadi saya juga punya hak untuk tidak menghadiri undangan tersebut," kata Mukti Sanjaya, Sekretaris Fraksi PKS DPRD Riau kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (8/2/2005). Menurut Mukti, sikap penolakan untuk tidak hadir di HPN atau pun udangan pembukaan Porwanas bukan merupakan sikap Fraksi PKS. "Terlalu kecil rasanya bila masalah mengomentari masalah tersebut mengatasnamakan fraksi. Sikap ini murni pribadi saya selaku anggota Dewan. Sebab, kalau atas nama fraksi, rasanya kok terlalu besar sekali HPN dan Porwanas itu," katanya.Mukti menjelaskan, dia menerima empat jenis undangan dari Panitia HPN/Porwanas. Masing-maisng undangan itu antara lain, memperingati HPN di gedung DPRD Riau, undangan pembukaan Porwanas, serta undangan penutup Porwanas. "Dari sekian banyak undangan dari Panitia HPN/Porwanas itu, tidak satu pun yang bakal saya hadiri," kata Mukti.Alasan untuk tidak menghadiri gawean Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) itu bermula tidak adanya transparansi penggunana dana ABPD Riau untuk acara tersebut. Apalagi, uang rakyat Riau sebanyak Rp 6 miliar hanya dihabiskan untuk acara yang belum tentu ada relevansinya dengan masyarakat."Dari awal kita sudah tidak sepandangan dalam pengalokasian uang rakyat sebanyak itu. Ya silakan saja acara itu digelar, semoga sukses dan lancar. Mudah-mudahan juga bermanfaat bagi rakyat Riau. Tapi, yang perlu kita garis bawahi, dana rakyat sebanyak itu harus bisa dipertanggungjawabkan," kata Mukti. Masih menurut Mukti, sikap yang sama untuk tidak menghadiri acara HPN/Porwanas ini juga diikuti dua rekan sefraksinya, yaitu Ketua Fraksi PKS, Nurdin dan satu anggota fraksi lainnya, Syahruddin."Pak Nurdin dan Syahruddin, keduanya sudah bicara kepada saya kalau mereka juga tidak akan hadir dalam acara tersebut. Mungkin mereka ada kesibukan lainnya, saya juga tidak tahu," terang Mukti.
(nrl/)











































