Krisbayudi Disiksa dan Dipenjara Tanpa Dosa, Ganti Rugi Rp 1 Juta Belum Cair

- detikNews
Senin, 30 Mar 2015 13:43 WIB
Jakarta - Inilah derita anak bangsa. Buruh pabrik di Jakarta Utara, Krisbayudi harus menanggung derita disiksa dan dipenjara. Belakangan, tuduhan polisi yang dialamatkan isapan jempol belaka. Tapi ganti rugi Rp 1 juta pun tidak kunjung tiba.

Krisbayudi dituduh melakukan pembunuhan berencana bersama Rahmat Awafi pada 2011. Polisi lalu menciduk Kris di parkiran pabrik di Jakarta Utara dan dijebloskan ke sel Polda Metro Jaya. Ia disiksa dan disuruh mengaku ikut membunuh seorang ibu dan anak. Tidak tahan disiksa, Kris mengaku sesuai arahan polisi.

Di pengadilan semua terbukti sebaliknya. Ternyata tuduhan polisi hanyalah bualan semata. Sebab pembunuh sebenarnya dilakukan seorang diri oleh Rahmat. PN Jakut membebaskan Krisbayudi pada awal 2012.

Buruh pabrik itu lantas mengajukan praperadilan ke PN Jakut didampingi LBH Mawar Saron. Majelis hakim mengabulkan praperadilan yang diajukan Krisbayudi dan menjatuhkan denda Rp 1 juta kepada Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Negeri Jakarta Utara (Kejari Jakut). Rp 1 juta itu sebagai ganti rugi Kris menghuni penjara selama 251 hari.

Atas nominal Rp 1 juta ini, Kris tidak terima dan mengajukan keberatan ke Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta. Tapi apa daya, majelis tinggi tidak terketuk hatinya dan tetap menyetujui ganti rugi Rp 1 juta kepada Kris. Penetapan ini dikeluarkan pada 3 November 2014.

Ganti rugi ini berdasarkan aturan yang sudah berlaku sejak 32 tahun yaitu pasal 9 ayat 1 PP Nomor 27 tahun 1983 yang berbunyi:

Ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP adalah berupa imbalan serendah-rendahnya berjumlah Rp 5.000 dan setinggi-tingginya Rp 1.000.000.

"Sudah divonis tahun lalu," kata kuasa hukum Kris dari LBH Mawar Saron, Yuliana Rosalita saat berbincang dengan detikcom, Senin (30/3/2015).

Tapi lagi-lagi nestapa harus dialaminya. Setahun berlalu, uang Rp 1 juta itu tidak kunjung diterima.

"Prosesnya panjang. Penetapan putusan ini harus dikirim ke Menteri Keuangan," papar Rosa.

Nah, dari berkas yang masuk ini, Menteri Keuangan lalu mengalokasikan item APBN sejumlah Rp 1 juta untuk Krisbayudi.

"Bisa APBN sekarang, atau tahun nanti. Kita tidak tahu," papar Rosa.

Birokrasi yang panjang dan melelahkan ini seakan tidak sebanding dengan penderitaan yang dialami Krisbayudi. Dipecat dari pekerjannya, nama baik hancur, disiksa di dalam penjara hingga hak asasinya terampas untuk beberapa waktu lamanya. LBH Mawar Saron berharap tidak ada Krisbayudi lain yang mengalami hal serupa.

"Kami sudah mengajukan permohonan audiensi dengan Mahkamah Agung (MA) dan Kemenkum HAM soal ganti rugi maksimal Rp 1 juta ini, tetapi hingga hari ini belum ada jawaban," pungkas Rosa.


(asp/try)