"Pilkada 2015 serentak untuk penghematan belum tercapai, karena cuma 9 provinsi saja, kalau targetnya untuk menghemat belum tercapai," kata Ketua Peneliti dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Didik Supriyanto dalam diskusi bertajuk 'Siapkah Pilkada Serentak' di Restoran Gado-gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (28/3/2015).
Menurut Didik, selama ini 65 persen anggaran pilkada digunakan untuk membayar honor petugas. Hal itu berlaku untuk setiap penyelenggaraan pemilu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau pilkada gubernur dan bupati digabung, apalagi dengan pemilihan legislatif bisa hemat luar biasa hingga Rp 20 triliun dalam kurun waktu 5 tahun," ungkapnya.
Peraturan mengenai Pilkada serentak ini telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 18 Maret lalu. Lebih dari 270 daerah akan melaksanakan pilkada serentak pada tahun ini.
(kff/erd)










































