Ketua Perludem Ingatkan Potensi Konflik di Pilkada Serentak

Jakarta - Ketua Peneliti dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Didik Supriyanto mengingatkan potensi terjadinya konflik dalam pemilihan kepala daerah serentak tahun ini cukup besar. Dibutuhkan personel pengamanan yang lebih besar untuk mengamankan pilkada serentak.

"Dulu kalau ada potensi konflik besar, polisi bisa BKO (bawah kendali operasi). Kalau sekarang pilkada serentak, kan jadi masalah. Polisinya terbatas," kata Didik dalam diskusi bertajuk 'Siapkah Pilkada Serentak' di restoran Gado-gado Boplo, Jl Gereja Theresia, Jakarta Pusat, Sabtu (28/3/2015).

Didik mengaku, pihaknya telah menyampaikan kekhawatiran tersebut kepada Komisi Pemilihan Umum. Dia mengingatkan KPU agar sedini mungkin berkoordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia untuk rencana pengamanan selama diselenggarakannya pilkada serentak.

"Jadi tidak hanya dengan Polri saja koordinasinya," kata Didik. (baca juga: Tahapan Pilkada Serentak Dimulai, Ini Rinciannya).

Sementara peneiliti dari Populi Center, Nico Harjanto meragukan kesiapan daerah menggelar pilkada serentak di Indonesia. Tak hanya pemerintah daerah dan penyelenggara pilkada yang belum siap. Bahkan lembaga survei, media dan masyarakat dinilai juga belum siap.

Akibatnya pilkada serentak akan terasa mengagetkan bagi masyarakat Indonesia. Informasi pilkada akan begitu masif dari berbagai daerah sehinga bisa memunculkan aksi saling serang di media sosial.

"Semuanya akan main hantam. Serangan udara menggunakan media massa dan sebagainya. Ini membuat masyarakat sulit mendapat informasi," kata Nico di tempat yang sama.

(kff/erd)