Disarankan Panggil Ahok, Tim Angket DPRD Harus Main Cantik Sesuai UU

Jakarta - Tim angket DPRD memang memastikan tak akan memanggil Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok) untuk dimintai keterangan. Namun pakar komunikasi politik Tjipta Lesmana yang dihadirkan tim angket menyarankan sebaiknya Ahok diundang hadir.‎

"Berkaitan dengan komunikasi pejabat publik, solusi untuk Ahok kira-kira bagaimana?" tanya anggota tim angket dari Fraksi Partai Hanura Wahyu Dewanto ‎dalam rapat di Gedung DPRD, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (27/3/2015).

Tjipta lantas menyarankan, sebaiknya Ahok diundang untuk hadir memberikan keterangan dalam rapat tim angket. ‎Ahok bisa mengklarifikasi soal tindakan komunikasinya yang terkesan kasar itu.
‎
"Solusinya, undanglah Gubernur. Karena DPRD punya kewenangan untuk mengundang Gubernur," kata Tjipta.

Ahok juga harus memenuhi undangan itu, bila DPRD benar-benar bersedia mengundang Ahok. Bila tidak bersedia, tentu harus dicermati apa sanksinya.

"Panggilan pertama tidak hadir maka tidak apa-apa, karena ada tiga kali pemanggilan. Bisa dibuka apakah dalam Undang-undang ada sanksinya," tutur Tjipta.

Menurut Tjipta, Ahok tak bisa dilengserkan hanya gara-gara melanggar etika belaka. Namun Ahok juga diharapkan bisa merngkul semua pihak, bukan menjatuhkan pihak lain termasuk DPRD.‎
‎
"Saya mohon, para anggota dewan, kita bermain cantik tetap dalam koridor Perundang-undangan," tandas Tjipta.‎

(dnu/fdn)